Isu Demonstrasi 25 Agustus yang Tidak Berdasar
Pada akhir bulan Agustus 2025, jagat maya di Indonesia digemparkan oleh ajakan demonstrasi besar-besaran yang direncanakan di depan Gedung DPR RI. Tanggal 25 Agustus disebut sebagai “hari besar rakyat” dengan tujuan pembubaran DPR. Beberapa unggahan di media sosial bahkan menyebarkan tips untuk bertahan dari gas air mata, seperti membawa cuka atau mengenakan pelindung kepala dari plastik.
Namun setelah ditelusuri, ajakan ini ternyata tidak memiliki dasar yang jelas. Salah satu pihak yang dikaitkan dalam isu ini adalah BEM SI Kerakyatan, yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi pada tanggal tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi mahasiswa telah dilaksanakan lebih awal, yaitu pada 21 Agustus 2025.
Di sisi lain, Partai Buruh dan KSPI juga disebut dalam poster digital yang beredar. Faktanya, mereka memang merencanakan aksi, tetapi pada tanggal 28 Agustus 2025 dengan agenda yang berbeda: menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen serta menolak praktik outsourcing. Aksi yang bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) akan digelar serentak di sejumlah kawasan industri, bukan pada tanggal 25 seperti yang disebarkan dalam hoaks.
Dengan demikian, seruan aksi pada 25 Agustus dipastikan hanya kabar bohong yang viral tanpa pijakan nyata.
Tanggapan Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Di tengah ramainya isu demonstrasi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut angkat bicara. Dalam kunjungan kerjanya ke Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus, politisi Partai NasDem ini menanggapi keras seruan di dunia maya yang menyuarakan pembubaran DPR.
Menurut Sahroni, desakan untuk membubarkan lembaga legislatif merupakan bentuk kritik yang salah arah. Ia menyebut seruan tersebut lahir dari “mental orang tolol sedunia”. Meski begitu, ia menegaskan tetap membuka ruang kritik terhadap DPR, bahkan jika menggunakan bahasa kasar, selama tidak menjurus pada penghinaan yang berlebihan.
“Silakan mengkritik, kami siap mendengar. Tapi jangan mencaci maki secara kelewatan. Kritik itu perlu, tapi kalau sampai menyerang mental manusia, itu keliru,” ujarnya.
Sahroni menambahkan, DPR memiliki fungsi vital dalam sistem pemerintahan: menyusun undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mewakili suara rakyat. Membubarkan DPR, menurutnya, sama saja mengacaukan roda pemerintahan yang sedang berjalan.
Antara Kebebasan dan Etika Kritik
Dua isu ini memperlihatkan dinamika yang menarik. Di satu sisi, publik memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi melalui demonstrasi. Namun di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa informasi yang keliru bisa memicu keresahan, seperti hoaks demo 25 Agustus.
Sikap Sahroni mempertegas garis tipis antara kritik yang sehat dengan seruan yang dianggap destruktif. Ia menilai, kritik akan lebih kuat jika berbasis fakta dan etika, bukan sekadar provokasi kosong yang justru melemahkan kualitas demokrasi.
Hoaks ajakan demo 25 Agustus menjadi pelajaran penting bagi publik agar tidak mudah termakan isu yang beredar di media sosial. Sementara itu, respons tegas Ahmad Sahroni menunjukkan bahwa kritik tetap dibutuhkan, tetapi harus disampaikan dengan proporsional dan bertanggung jawab.
Demokrasi yang Seimbang
Demokrasi Indonesia bertumpu pada dua hal: kebebasan menyampaikan aspirasi dan kewajiban menjaga etika dalam berpendapat. Ketika keduanya berjalan beriringan, kritik bisa menjadi kekuatan, bukan sekadar kegaduhan.