Desakan Keras untuk Proses Hukum yang Adil terhadap 20 Prajurit TNI
Sejumlah tokoh dan pejabat tinggi di Indonesia mengecam tindakan yang dilakukan oleh 20 prajurit TNI yang terlibat dalam kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menegaskan bahwa para pelaku harus diberi hukuman yang setimpal, tidak hanya dipecat dari militer tetapi juga diproses secara pidana.
Anton menyatakan bahwa pihaknya mendukung TNI memberikan "pelajaran" kepada para prajurit lainnya agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, TNI jangan sampai dianggap melindungi pelaku kekerasan karena hukuman yang diberikan tidak setimpal.
"Kami berpendapat bahwa 20 orang yang diduga melakukan tindak kekerasan sampai terbunuhnya Prada Lucky harus dihukum berat, tidak hanya dipecat dari TNI, tetapi juga diproses secara pidana," ujar Anton.
Dia menekankan bahwa meskipun Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengeklaim bahwa motif penganiayaan Prada Lucky terjadi saat masa pembinaan prajurit, hal tersebut tetap tidak bisa dibenarkan. Pembinaan tidak boleh ada unsur penganiayaan, apalagi sampai berujung kematian.
Komisi I DPR RI akan melakukan tiga hal dalam menghadapi kasus ini. Pertama, mengawal proses hukum yang berjalan agar kasus diusut dengan adil dan transparan. Kedua, mendorong reformasi budaya pembinaan di internal TNI. Reformasi bisa diawali dengan perubahan kurikulum terkait pembinaan yang selama ini diajarkan di lembaga pendidikan militer. Ketiga, mendorong penguatan pola pengawasan internal sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
Pandangan Serupa dari Tokoh Lain
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus eks KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman juga menyampaikan pandangan yang sama. Ia meminta 20 prajurit yang menjadi tersangka kasus kematian Prada Lucky tidak hanya dipecat oleh TNI, tetapi juga harus dihukum secara pidana.
"Sanksinya sudah pasti tegas itu. Pastinya yang terlibat langsung dipecat itu. Tetapi tetap menjalani hukuman, enggak bisa dipecat begitu saja, terus bebas," ujar Dudung di Istana, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dudung mendesak pimpinan TNI memperketat pengawasan. Menurutnya, pengawasan orientasi terhadap prajurit baru harus dilaksanakan secara ketat.
"Ya pengetatan terutama dalam pengawasan, baik andru, danton, danki, ini terjun ke lapangan setiap ada program, kegiatan prajurit-prajurit yang baru masuk, orientasi itu harus dilaksanakan dengan ketat," imbuhnya.
Latar Belakang Kasus Kematian Prada Lucky
Tewasnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo terjadi saat pembinaan prajurit di Nusa Tenggara Timur (NTT), 6 Agustus lalu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.
"Motif, saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit," ujar Wahyu ditemui di Gedung Mabes AD, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Wahyu mengungkap, sejumlah personel lain dalam waktu yang berbeda juga mendapatkan pembinaan prajurit itu. Namun, Wahyu menyampaikan, Prada Lucky menjadi korban jiwa dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah prajurit itu.
"Tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada masalah ini," ujar Wahyu.
Saat ini, pihak berwenang sedang melakukan pemeriksaan terhadap 20 tersangka untuk mendalami peran masing-masing. Pasal yang akan dikenakan terhadap setiap tersangka tidak akan sama, tergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan.