Penugasan Presiden untuk Pembangunan IKN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ia diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN. Dalam waktu tiga tahun ke depan, Basuki harus mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang mencakup lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, IKN dapat menjadi ibu kota negara pada tahun 2028.
"Ya mohon doanya, saya ditugasi oleh Bapak Presiden, dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun, harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, MA semua. Sehingga 2028 kita akan menjadi ibu kota negara," ujar Basuki dalam sebuah acara yang disiarkan melalui YouTube.
Sementara itu, infrastruktur eksekutif saat ini sudah dalam proses pembangunan meskipun belum sepenuhnya selesai. Infrastruktur tersebut mencakup istana kepresidenan, istana wakil presiden, serta berbagai kantor kementerian.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan secara eksplisit alokasi anggaran untuk IKN dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026. Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa belanja negara 2026 dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Defisit APBN 2025 dirancang pada kisaran Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, Presiden menyampaikan delapan agenda prioritas untuk tahun 2026. Berikut rinciannya:
- Ketahanan pangan: Alokasi anggaran sebesar Rp 164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp 53,3 triliun untuk subsidi pupuk, serta dukungan untuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 22,7 triliun.
- Ketahanan energi: Anggaran sebesar Rp 402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, ada program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan listrik desa.
- Makan bergizi gratis (MBG): Anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Pendidikan: Total anggaran sebesar Rp 757,8 triliun. Rincian peruntukannya adalah program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, gaji dan kompetensi guru sebesar Rp 178,7 triliun, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa.
- Kesehatan: Anggaran sebesar Rp 244 triliun, salah satunya digunakan untuk bantuan iuran asuransi sebesar Rp 69 triliun untuk 96,8 juta jiwa penerima.
- Desa, koperasi, dan UMKM: Untuk membiayai 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan memberikan pinjaman bunga rendah lewat Himbara untuk KDMP.
- Pertahanan semesta: Modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, serta pengembangan industri strategis dalam negeri.
- Akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan: Untuk hilirisasi proyek strategis dan program 3 juta rumah rakyat (FLPP, BSPS, serta PPN DTP).
Meski tidak menyebutkan alokasi anggaran secara eksplisit, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut. "IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan," ujar Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, diberi target dalam tiga tahun ke depan untuk menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan agar IKN memenuhi syarat sebagai ibu kota negara. Syarat tersebut adalah IKN sudah memiliki fungsi pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tegasnya.