Risiko Likuiditas pada Dana Pensiun ASN dan TNI/Polri
Program dana pensiun atau tabungan hari tua yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri menghadapi tantangan signifikan dalam hal likuiditas. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan rasio klaim yang diproyeksikan akan meningkat selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyeksi tersebut diungkapkan dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam dokumen tersebut, dinyatakan bahwa rasio klaim program tabungan hari tua (THT) di Taspen dan Asabri akan meningkat, sehingga menjadi perhatian utama pemerintah. Meskipun kondisi likuiditas dari berbagai program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP) masih baik, THT menunjukkan tren penurunan karena mayoritas peserta berada dalam usia 40—50 tahun dan akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
“Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40—50 tahun,” demikian dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2026.
Skema Pendanaan dan Potensi Risiko
Pemerintah menyatakan bahwa skema pendanaan pay-as-you-go yang berasal dari APBN untuk program pensiun tidak sepenuhnya terekspos risiko kekurangan pendanaan. Namun, potensi risiko tetap ada pada investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), yang sangat sensitif terhadap kondisi pasar.
“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati-hati,” tulis dalam dokumen tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengungkapkan bahwa potensi sumber risiko berasal dari struktur dan pembiayaan program, serta kemungkinan kewajiban kontijensi jika terjadi perubahan kebijakan terkait dana pensiun ASN yang dikelola Taspen.
Investasi dan Komposisi Aset
Dokumen Nota Keuangan juga menjelaskan komposisi investasi Taspen, yang terdiri dari 66,7% instrumen obligasi (terutama surat berharga negara atau SBN), 21,3% deposito, dan 12,0% investasi lainnya seperti reksa dana dan saham. Pemerintah meyakini bahwa komposisi investasi ini relatif aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal masa depan,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Kondisi Dana Pensiun TNI/Polri
Sementara itu, kondisi dana pensiun TNI/Polri yang dikelola oleh Asabri juga mendapat perhatian. Seperti Taspen, Asabri mengelola program JKK, JKm, JP, dan THT. Secara umum, kondisi pendanaan dalam jangka pendek dan panjang relatif baik, dan potensi risiko fiskal dari JKK dan JKm terkendali.
Namun, terdapat risiko kenaikan rasio klaim THT dari 95,4% pada 2026 menjadi di atas 100% pada 2029. Perubahan usia pensiun para prajurit yang diatur dalam UU Nomor 3/2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyebabkan adanya penyesuaian premi dan klaim Asabri, sehingga membuat rasio klaim THT menjadi fluktuatif.
“Secara umum, sustainabilitas program-program yang dikelola Asabri masih dalam kondisi baik, hanya program THT yang memerlukan perhatian khusus,” kutipan dari dokumen tersebut.
Langkah Mitigasi dan Rekomendasi
Dokumen menjelaskan bahwa rasio klaim terhadap premi yang melebihi 100% menunjukkan adanya risiko defisit underwriting, yang dapat mengarah pada penurunan nilai aset THT dalam jangka panjang, terutama jika pembayaran klaim terus bergantung kepada likuiditas aset.
“Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan serta penanganan terhadap aset tidak produktif, baik melalui penambahan set baru maupun pemulihan aset bermasalah,” demikian dikutip dari dokumen tersebut.
Manajemen Asabri telah melakukan beberapa langkah mitigasi, seperti perbaikan tata kelola, rebalancing aset secara bertahap ke instrumen yang lebih produktif, hingga penerapan prinsip liabilities driven investing untuk menyelaraskan aset dan kewajiban kepada peserta.
“Perlu dilakukan kajian terhadap reformasi program pensiun guna menciptakan skema yang lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal,” tulis dalam dokumen tersebut.