Dalam sebuah tampilan harmoni lintas partai, Majelis Sindh pada Jumat secara bulat menyetujui sebuah undang-undang, membuka jalan bagi kerangka kerja baru yang akan mengatur fasilitas dan hak istimewa anggota parlemen.
Rancangan Undang-Undang Anggota Majelis Sindh (Gaji dan Tunjangan) 2025, yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Urusan Parlemen Zia ul Hasan Lanjar, bertujuan untuk mengganti undang-undang yang ada dengan pendekatan yang lebih terstruktur, yang diawasi oleh Komite Parlemen yang baru dibentuk. Menurut rancangan undang-undang ini, Ketua akan membentuk Komite Parlemen melalui pengumuman dalam surat kabar resmi.
Anggota komite akan ditentukan oleh Ketua berdasarkan perwakilan proporsional, memastikan perwakilan yang adil. Komite akan diberi wewenang untuk mengawasi dan menyarankan gaji serta tunjangan anggota parlemen, dengan rekomendasi komite bersifat mengikat bagi pemerintah.
Di bawah undang-undang yang baru disahkan, ketentuan penting mencakup gaji terpadu bagi MPA sebagaimana ditentukan oleh komite, serta berbagai tunjangan seperti tunjangan konsumsi, sewa rumah, utilitas, harian, transportasi, subsidi, akomodasi, dan tunjangan perjalanan serta biaya perjalanan.
Selain itu, Pemimpin Oposisi akan menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas yang setara dengan seorang Menteri Provinsi. Ketua-ketua berbagai komite parlemen akan memenuhi syarat untuk menerima beberapa tunjangan tetapi dibatasi hanya menggunakan satu kendaraan pemerintah selama masa jabatannya, dengan tunjangan bahan bakar dan perawatan disediakan. Mereka harus mengembalikan kendaraan tersebut dalam tiga hari setelah meninggalkan jabatan.
Di sisi lain, Muhammad Farooq, anggota parlemen partai Jamaat-i-Islami yang sendirian, yang berada di Arab Saudi dan bukan bagian dari persidangan PA, mengatakan kepada media bahwa partainya menentang kenaikan gaji anggota legislatif karena akan menjadi beban bagi kas provinsi.
Ia mengatakan bahwa gaji saat ini seorang MPA adalah 152.000 rupee dan setelah lewatnya undang-undang ini akan menjadi 575.000 rupee. Pejabat pemerintah dapat memimpin lembaga pendidikan Selama sidang, menteri urusan parlemen juga memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Papan Pendidikan Menengah dan Sekunder Sindh 2025 dan Rancangan Undang-Undang Anti-Terorisme Sindh (Perubahan) 2025, keduanya disetujui dengan suara mayoritas. Mengenai perubahan pada lembaga pendidikan, Tuan Lanjar menjelaskan bahwa peraturan tahun 1972 asli menyamakan jabatan ketua papan dengan tingkat 20 dan 21, tetapi rancangan undang-undang baru memungkinkan pejabat dengan tingkat 19 dan 20 untuk diangkat sebagai ketua papan.
Menteri tersebut mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini bertujuan untuk membuka jalan bagi penunjukan lebih banyak pejabat di dewan pendidikan. Qaimkhani dari Muttahida Qaumi Movement-Pakistan (MQM-P) mendukung kebutuhan akan pengelolaan dewan yang lebih baik, tetapi mengkritik apa yang dia sebut sebagai ketiadaan 'pertimbangan' terhadap saran partainya. Anggota legislatif MQM-P tersebut mengusulkan agar rancangan undang-undang dikembalikan ke komite untuk diskusi lanjutan, usulan yang ditentang oleh Lanjar.
Pembicara mengajukan pemungutan suara, dan rumah menyetujui undang-undang tersebut dengan mayoritas suara.
Sebelumnya, Menteri Senior Sharjeel Inam Memon memuji pasukan polisi atas menjaga ketertiban hukum dan melindungi nyawa serta harta benda warga negara.
Saat berbicara selama sesi tersebut, Tuan Memon menghadapi kritik dan ejekan yang telah lama dialami oleh polisi.
Ketika kita mencari sasaran untuk menyalahkan, polisi adalah pilihan yang mudah," katanya. "Namun, kita jarang merenungkan petugas yang mengorbankan hidupnya setiap hari dengan gaji kecil, hanya untuk menerima kritik daripada apresiasi.
Ia memuji Polisi Sindh atas 'pelayanan yang menjadi contoh' sejak 2008, mencatat 'keberhasilan sejarah dalam menenangkan kembali perdamaian' di bawah pemerintahan demokratis.
Ia mengatakan bahwa area yang dahulunya berbahaya, di mana penduduk menghindari keluar setelah gelap, kini telah kembali ke kondisi normal, mengakui upaya kekuatan tersebut.
Ia memuji keberanian mereka dalam menghadapi terorisme, dengan menyebut serangan di Bandara Karachi, di mana Inspektur Jenderal Iqbal Mahmood memimpin respons dalam pakaian biasa.
Nanti, rumah itu ditunda hingga Senin.
Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).