Usulan Anggaran Tambahan untuk Perbaikan Infrastruktur Kota Bitung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bitung mengajukan usulan anggaran tambahan sebesar Rp 85,5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025. Tujuan dari pengajuan ini adalah untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur yang mendesak, khususnya perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.
Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah perbaikan jalan RS Pratama Bitung serta beberapa titik drainase yang membutuhkan penanganan segera. Kepala Dinas PUPR, Rizal Sompotan, menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia saat ini tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung pada Kamis 21 Agustus 2025.
Menurut Rizal, banyak ruas jalan dan infrastruktur lainnya di beberapa kecamatan kondisinya sangat memprihatinkan dan memerlukan perbaikan secepatnya. Namun, anggaran yang ada belum bisa mencakup semua kebutuhan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa usulan anggaran tambahan ini merupakan usulan resmi yang tidak mengalami perubahan.
"Setiap reses dari dewan selalu ada permintaan untuk pekerjaan infrastruktur, tetapi selalu tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran," ujarnya. Ia menambahkan bahwa niat awalnya adalah untuk menambah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal secara khusus memohon dukungan dari anggota Komisi III DPRD Kota Bitung, khususnya yang duduk di Banggar. Ia berharap mereka dapat memahami urgensi dari kebutuhan ini. Menurutnya, infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan rasa malu terhadap warga yang sering dianggap tidak serius dalam memperbaiki infrastruktur. Namun, kendala utamanya adalah anggaran yang tersedia selalu tidak cukup. Rizal menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran tambahan akan digunakan secara transparan dan akuntabel.
"Kami akan pastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tutup Rizal.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bitung, Ahmad Syafrudin Ila, merespons positif usulan ini. Ia berharap anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas PUPR dapat direalisasikan dalam APBD Perubahan 2025. "Kami pasti akan perjuangkan di Banggar demi perbaikan infrastruktur kota ini," ujarnya.
Prioritas Proyek Infrastruktur yang Diusulkan
Beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas dalam usulan anggaran tambahan antara lain:
- Perbaikan Jalan RS Pratama Bitung: Jalan yang menjadi akses utama ke rumah sakit ini memerlukan perbaikan karena kondisinya yang rusak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
- Penanganan Titik Drainase: Beberapa titik drainase yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan genangan air di beberapa wilayah, terutama saat musim hujan.
- Perbaikan Jalan di Berbagai Kecamatan: Banyak ruas jalan di beberapa kecamatan kondisinya memprihatinkan dan memerlukan perbaikan segera untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas.
- Pengadaan Fasilitas Umum: Termasuk penambahan lampu jalan dan pemasangan pagar di area publik yang membutuhkan perhatian lebih.
Pentingnya Infrastruktur bagi Pertumbuhan Ekonomi
Infrastruktur yang baik tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar untuk pertumbuhan ekonomi kota. Jalan yang baik memudahkan transportasi dan logistik, sementara drainase yang efisien mencegah banjir yang bisa mengganggu aktivitas ekonomi.
Selain itu, infrastruktur yang memadai juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Warga akan merasa lebih nyaman dan aman dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran daerah.
Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran
Meskipun usulan anggaran tambahan telah diajukan, tantangan utama tetap berada pada pengelolaan anggaran yang terbatas. Selama ini, banyak proyek infrastruktur yang tidak dapat direalisasikan karena kurangnya dana. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak puas dan khawatir tentang kemajuan kota.
Namun, dengan adanya usulan anggaran tambahan, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk masalah infrastruktur. Dengan dukungan dari DPRD, harapan besar terhadap realisasi proyek ini semakin kuat.
Langkah Selanjutnya
Setelah usulan anggaran tambahan diajukan, langkah selanjutnya adalah melalui proses evaluasi dan persetujuan oleh Komisi III DPRD. Jika disetujui, proyek infrastruktur yang menjadi prioritas akan segera dimulai. Masyarakat diharapkan dapat menantikan perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat.