Demonstrasi Besar di Depan Gedung DPR RI, 25 Agustus 2025
Sejumlah aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, pada hari ini, Senin (25/8/2025), sedang ramai dibicarakan di media sosial. Banyak akun menyerukan masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh, untuk turun ke jalan. Salah satu akun Instagram @gejayanmemanggil mengunggah rilis terkait rencana aksi tersebut. Demo ini disebut akan dimulai pukul 07.00 WIB.
Dalam rilis tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya berkaitan dengan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR yang menuai protes. Namun, beberapa organisasi besar seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyatakan tidak akan terlibat dalam aksi ini.
Fakta-Fakta Mengenai Demo Hari Ini
1. Inisiator Demo Tidak Jelas
Seruan demo 25 Agustus ini mengatasnamakan diri sebagai "Revolusi Rakyat Indonesia". Mereka mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, petani, dan mahasiswa, untuk turun ke jalan. Namun, menurut keterangan Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat, identitas penanggung jawab aksi ini masih belum jelas. Jumhur menyatakan bahwa jika tidak ada penanggung jawab, demo bisa menjadi anarkis dan rawan memicu konflik politik elite. Oleh karena itu, KSPSI dan elemen gerakan buruh tidak akan ikut dalam aksi tersebut.
2. Organisasi Besar Tidak Ikut Demo
Beberapa organisasi besar telah secara tegas menyatakan tidak akan ikut serta dalam demonstrasi 25 Agustus. Koordinator Media Aliansi BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan kelompoknya tidak akan turun ke jalan pada 25 Agustus. Ia menegaskan bahwa pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus adalah tidak benar. BEM SI Kerakyatan sebelumnya telah melakukan demonstrasi pada 21 Agustus 2025, menuntut pembatalan rancangan undang-undang bermasalah dan kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.
KSPSI juga melarang anggotanya untuk berpartisipasi karena ketidakjelasan penanggung jawab dan isu yang dituntut. Jumhur khawatir aksi tanpa penanggung jawab ini bisa menjadi anarkis dan ditunggangi kepentingan politik elite. KSPSI bersama elemen buruh lainnya berencana untuk melakukan demonstrasi pada 28 Agustus 2025.
3. Tuntutan Utama Demonstran
Meskipun partisipasi organisasi besar masih diperdebatkan, beberapa tuntutan utama dari seruan aksi telah diidentifikasi: - Pembubaran DPR RI: Beberapa seruan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan lembaga legislatif. - Kritik terhadap Pemerintah: Massa menuntut agar Prabowo-Gibran diturunkan dari kekuasaan dan Kabinet Merah-Putih dibubarkan, menganggap pemerintahan saat ini gagal dan melanjutkan praktik oligarki. - Isu Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan disoroti sebagai tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi sulit. - Transparansi dan Isu Lainnya: Tuntutan lain termasuk transparansi total terhadap gaji anggota DPR, gagalkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, dan penangkapan serta pengadilan Fadli Zon atas pernyataannya terkait tragedi 1998.
4. Aksi di Luar Jakarta
Selain di Jakarta, aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 juga direncanakan berlangsung serentak di beberapa kota lain seperti Bekasi, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Gerakan ini bersifat nasional, dengan partisipasi yang luas mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.
Sementara itu, rencana demo besar "Pati Jilid II" di Pati, Jawa Tengah, yang semula akan diadakan pada 25 Agustus 2025 untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur karena kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen, telah dibatalkan. Inisiatornya, Ahmad Husain Hafid, mengaku telah bersepakat damai dengan Bupati Sudewo dan menduga ada kepentingan politik yang menunggangi aksi tersebut.