Tantangan dalam Pembangunan SPPG di Kalimantan Tengah
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan di Aula Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, pada hari Kamis (21/8/2025). Monev ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam memenuhi kriteria pembangunan SPPG, termasuk lahan, distribusi, dan penyediaan makanan bergizi bagi siswa di wilayah pelosok.
Asisten Setda Kalteng bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Herson B Aden, menyampaikan bahwa kendala utama dalam pembangunan SPPG bukanlah ketersediaan lahan, melainkan penentuan lokasi yang sesuai. Ia menjelaskan bahwa target penyediaan makanan bergizi untuk 3.000 siswa per hari sulit dipenuhi karena kepadatan penduduk yang rendah. Wilayah Kalimantan Tengah memiliki luas mencapai 153 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa. Artinya, kepadatan penduduk hanya 18 jiwa per kilometer persegi.
Herson menambahkan bahwa kondisi geografis wilayah ini juga menjadi faktor penting. Misalnya, satu desa bisa hanya memiliki satu sekolah dengan murid sebanyak 50 orang, sementara desa berikutnya bisa ditempuh hingga 3 jam perjalanan. Jika makanan harus diangkut dari tempat lain, ada risiko makanan menjadi basi sebelum sampai tujuan.
Selain itu, terdapat beberapa kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan SPPG. Di antaranya adalah lokasi yang tidak bermasalah secara hukum, berstatus hak milik atau hak pakai atas nama instansi pemerintah, sesuai tata ruang, tidak berada di kawasan gambut maupun rawan bencana, serta memiliki akses jalan beraspal. Desain SPPG sendiri dibagi dalam dua tipe, yaitu bangunan berukuran 20 meter x 20 meter yang mampu melayani hingga 3.500 pak per hari, dan bangunan berukuran 10 meter x 15 meter yang dapat melayani hingga 1.500 pak per hari.
Kedua tipe tersebut juga perlu dilengkapi dengan kebutuhan daya listrik hingga 33 kVA dan sistem pengolahan air terpadu dengan kapasitas IPAL 8,47 m³ per hari. Herson menegaskan bahwa hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan di perkotaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti tingginya angka sisa makanan hingga 60 persen karena perbedaan selera siswa.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengantisipasi kendala tersebut agar program MBG dapat berjalan lebih efektif. Dari sisi pemerintah pusat, perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dwi Yani Anggun Sari, menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah masuk dalam batch 3 pemantauan pembangunan SPPG bersama Maluku Utara. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Satker BGN untuk memfasilitasi kabupaten/kota melalui pemerintah provinsi.
Dwi menjelaskan bahwa jika ada kendala dalam pemenuhan kriteria umum lahan, akan disampaikan kepada pimpinan, sementara kewenangan penilaian tetap ada di PU dan BGN. Lebih lanjut, Dwi menambahkan bahwa kegiatan monitoring dilakukan sekaligus kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang diusulkan masing-masing kabupaten/kota, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Wilayah yang masuk dalam rencana peninjauan antara lain Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Katingan. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pembangunan SPPG di Kalteng dapat berjalan sesuai target nasional sekaligus menjawab tantangan penyediaan makanan bergizi bagi siswa hingga ke pelosok desa.