Jakarta JobFest 2025: Kebangkitan Pekerjaan atau Kritik terhadap Tunjangan Anggota DPR?
Acara Jakarta JobFest yang diadakan di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, telah berakhir pada Rabu, 20 Agustus 2025. Acara ini menjadi ajang bagi para pencari kerja untuk mencari peluang pekerjaan dengan jumlah lowongan yang mencapai 2.000 posisi. Namun, selain menawarkan kesempatan kerja, acara ini juga menjadi sorotan karena adanya isu mengenai tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan.
Isu ini memicu reaksi dari masyarakat, khususnya para pencari kerja yang sedang berdesak-desakan dalam mencari pekerjaan. Bagi mereka, keadaan ini terasa sangat tidak adil. Saat rakyat kecil kesulitan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anggota DPR justru mendapat fasilitas yang begitu besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintahan dan bagaimana dana yang berasal dari pajak rakyat digunakan.
Angka Pengangguran yang Meningkat
Di Indonesia, angka pengangguran terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Per Februari 2025 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran mencapai 7.278.307 jiwa. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 7.194.862 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mencari pekerjaan semakin berat, terutama bagi generasi muda dan orang-orang yang sudah lama tidak bekerja.
Kehidupan yang Berbeda: Dari Kontrakan Hingga Tunjangan Mewah
Dona, seorang ibu tunggal berusia 44 tahun, adalah salah satu peserta Jakarta JobFest yang hadir dalam acara tersebut. Ia sudah menganggur sejak tahun 2007, artinya hampir 18 tahun ia harus bertahan hidup tanpa penghasilan tetap. Selama itu, ia bergantung pada bantuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan dua anaknya. Ketika ia mendengar informasi tentang tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan yang diterima oleh anggota DPR, ia merasa sangat marah.
"Ya enggak etis lah. Warga kita kan masih banyak yang pengangguran," keluh Dona. "Mereka mah duit dihambur-hamburkan. Makanya kita sulit banget jadinya. Sudah enggak etis banget!"
Bagi Dona, uang sebanyak itu bisa menjadi modal besar untuk memulai kembali kehidupan. Bisa saja uang tersebut cukup untuk membayar kontrakan selama setahun atau membeli beras dalam jumlah besar. Ironisnya, uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dialokasikan untuk fasilitas yang terkesan mewah.
Kriteria Pekerjaan yang Sulit Dipenuhi
Lulu, seorang pencari kerja lain yang sudah hampir empat tahun menganggur, juga ikut menyampaikan keluhannya. Ia mengeluhkan kriteria pekerjaan yang sangat ketat. Syarat seperti usia muda, pendidikan minimal S1 atau D3, serta pengalaman kerja membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
"Kalau menurut saya itu lumayan miris. Kita rakyat susah cari kerja. Jangankan tunjangan besar, kita tunjangan kecil saja pajaknya banyak," katanya sambil membandingkan nasibnya dengan anggota DPR.
Ia mengakui bahwa tugas anggota DPR memang berat, namun ia merasa bahwa kesejahteraan yang diterima oleh mereka tidak seimbang dengan upaya yang dilakukan rakyat biasa. Di perusahaan kecil, ia juga memiliki target dan tekanan, tetapi gajinya tidak disertai dengan tunjangan tambahan yang besar.
Tantangan yang Harus Dihadapi Rakyat
Ketidakseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian. Meski tugas anggota DPR memang berat, masyarakat tetap berharap agar penggunaan dana negara lebih transparan dan adil. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, rakyat hanya ingin mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup layak.