Pentingnya Sinkronisasi APBD dengan Kebijakan Nasional
Dalam rangka memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 yang digelar secara virtual melalui platform Zoom.
Maurits menjelaskan bahwa rapat ini menjadi momen penting bagi seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyelaraskan kebijakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Ia menilai APBD bukan hanya sebagai dokumen anggaran biasa, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan nasional.
Alasan APBD Harus Sinkron dengan Kebijakan Nasional
Menurut Maurits, sinkronisasi APBD dengan kebijakan nasional sangat penting agar tidak terjadi kendala atau permasalahan saat pelaksanaan di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa APBD harus mampu menjadi sarana untuk menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Dengan demikian, kebijakan fiskal nasional harus menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD.
Selain itu, Maurits berharap pedoman penyusunan APBD ini dapat mengakomodasi berbagai kebijakan pemerintah pusat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program-program prioritas nasional. Ia menilai bahwa APBD harus mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah dalam mendukung visi nasional, khususnya Asta Cita.
Selektivitas dalam Pengeluaran Daerah
Maurits menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih selektif dan efisien dalam melakukan belanja. Prioritas belanja harus difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyarankan agar peningkatan kualitas belanja daerah dilakukan dengan memprioritaskan belanja pokok daripada belanja penunjang atau administratif.
Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran daerah akan lebih berdampak positif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Lebih lanjut, Maurits menyatakan bahwa penyusunan APBD 2026 diharapkan mampu mendukung berbagai program unggulan Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, UMKM, pertahanan semesta, akselerasi investasi perdagangan global, serta anggaran perlindungan sosial tahun 2026.
Untuk mencapai hal tersebut, sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita. Menurut Maurits, implementasi sinergi ini akan membantu APBD menjadi instrumen nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan, seperti pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, mengatasi pengangguran, peningkatan investasi, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Tantangan dan Peluang di Tahun 2026
Penyusunan APBD 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif pemerintah pusat. Dengan adanya harmonisasi kebijakan, diharapkan APBD bisa menjadi alat yang efektif dalam mendorong pembangunan nasional. Selain itu, APBD juga harus mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang muncul di tingkat daerah.
Pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam merancang anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.