Bayangkan Anda masuk ke akun bank Anda pada suatu pagi dan menemukan semuanya membeku—kartu ditolak, perintah pembayaran berhenti, dan tabungan Anda tidak bisa diakses. Tidak ada pemberitahuan penipuan, tidak ada cek yang tidak dapat dipenuhi. Hanya pesan singkat: "Kami sedang menutup akun Anda. Silakan buat persiapan alternatif."
Ini bukanlah mimpi buruk yang langka. Di seluruh dunia, semakin banyak orang dan bisnis yang "didebank" — dipotong dari layanan perbankan dasar.
Di industri keuangan, praktik ini disebut "de-risking" atau ketika bank memutus hubungan dengan klien atau bahkan seluruh sektor untuk menghindari risiko regulasi atau reputasi.
Meskipun terdengar seperti masalah kepatuhan yang sempit, pada kenyataannya, hal ini berada di persimpangan pencegahan kejahatan keuangan, hak politik, alur perdagangan, dan akses sehari-hari terhadap uang—dan Inggris, AS, serta UE mengambil pendekatan yang sangat berbeda terhadapnya.
Amerika Serikat: Kekhawatiran tentang "kapitalisme sadar"?
Pada awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan mencegah bank dari menolak layanan berdasarkan keyakinan politik atau agama. Perintah tersebut melarang penggunaan "risiko reputasi" sebagai alasan untuk menutup rekening dan memerintahkan regulator perbankan untuk meninjau praktik-praktik tersebut dalam 180 hari.
Pendukung mengatakan langkah ini melindungi kebebasan ekspresi politik dan menghentikan diskriminasi terhadap konservatif, yang mengklaim mereka telah menjadi target secara tidak proporsional.
Para kritikus memperingatkan bahwa hal ini bisa memaksa bank untuk terus melayani klien yang terlibat dalam aktivitas yang benar-benar nyatakejahatan keuanganatau risiko keamanan.
Seperti halnya dengan banyak isu yang menjadi perhatian Trump, topik de-banking di AS dipicu oleh pengalamannya pribadi. Ia secara berulang menuduh JPMorgan Chase dan Bank of America menolak bisnisnya setelah masa jabatannya yang pertama sebagai presiden karena pandangan konservatifnya dan pendukungnya.
Ia mengklaim bahwa JPMorgan memberinya 20 hari untuk menutup rekeningnya, dan Bank of America menolak sejumlah besar setoran meskipun kedua bank tersebut telah membantah adanya tindakan yang didasarkan pada politik.
Kasus berikutnya yang menarik perhatian adalah kasus Dewan Nasional untuk Kebebasan Beragama (NCRF), sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2022 yang secara eksplisit mendukung politisi yang mendukung penggabungan politik dengan agama dan menentang undang-undang seperti Undang-Undang Kesetaraan, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, dan orientasi seksual, "karena melarang kebebasan beragama."
Kelompok-kelompok seperti ini, terutama jika mereka mendapatkan perhatian nasional secara cepat dan mulai menyetor jumlah besar ke rekening mereka tanpa memberikan latar belakang atau transparansi donatur yang memadai, dapat memicu respons otomatis dari bank yang khawatir tentang kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan dapat dikenakan pemantauan yang ditingkatkan.
Jadi, ketika rekening NCRF di JPMorgan Chase ditangguhkan, kemungkinan besar bukan didasarkan pada keyakinan politik klien mereka. Bank adalah lembaga yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dan berusaha melayani dasar pelanggan yang luas namun andal—mengundang perhatian politik terhadap pekerjaan mereka adalah hal yang mengerikan bagi mereka, terutama bagi bank besar seperti JPMorgan Chase.
Dalam sebuah surat, bank tersebut mengatakan penutupan dilakukan karena dokumen kepatuhan yang tidak lengkap—bukan karena alasan agama atau politik.
Namun NCRF menggunakan keputusan ini untuk mengkritik "kapitalisme yang sadar" dan meluncurkan kampanye nasional di AS untuk membatasi keputusan, termasuk risiko reputasi, dan hanya fokus pada risiko yang dapat diukur seperti kredit, operasional, atau masalah kepatuhan.
Peraturan eksekutif baru ini menjadi sumber masalah bagi para bankir. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman mungkin harus meninjau ribuan penutupan rekening masa lalu, mendokumentasikan keputusan secara lebih rinci, dan mungkin mengaktifkan kembali pelanggan yang sebelumnya mereka putuskan.
Inggris: Farage, Coutts dan kemarahan publik
Di Inggris, perdebatan itu menjadi lebih panas karena skandal Nigel Farage–Coutts tahun 2023. Ketika bank kelas atas menutup rekening aktivis Brexit tersebut, dokumen internal kemudian mengungkap keputusan itu mempertimbangkan pandangan politiknya. Persoalan ini menjadi berita utama, memicu janji pemerintah untuk memperkuat transparansi.
Dari sudut pandang kepatuhan dan komersial, ada alasan mengapa keputusan Coutts mungkin sudah sesuai dengan norma manajemen risiko.Faragestatusnya sebagai seorang politisi membuatnya menjadi Orang yang Terpapar Politik atau PEP sesuai aturan anti pencucian uang.
Bank-bank Inggris diwajibkan untuk menerapkan pemeriksaan yang ditingkatkan terhadap PEP (Pejabat Eksekutif Publik), termasuk pemeriksaan rinci mengenai sumber kekayaan, pemantauan transaksi yang lebih ketat, dan peninjauan berkelanjutan terhadap kemungkinan kaitan dengan korupsi atau kejahatan keuangan. Hal ini tidak berarti ada kesalahan—tetapi berarti rekening tersebut memerlukan lebih banyak sumber daya dan membawa beban regulasi yang lebih tinggi. Bagi bank yang proposisi nilai bisnisnya didasarkan pada hubungan yang bersifat rahasia dan risiko rendah, hal ini dapat mengubah keseimbangan biaya-manfaat.
Laporan pada saat itu menyatakan bahwa rekening Farage telah turun di bawah ambang batas keuangan minimum Coutts untuk layanan tertentu. Ketika seorang klien tidak lagi memenuhi benchmark profitabilitas, tetapi masih menginginkan tingkat pengawasan kepatuhan yang tinggi dan memiliki sensitivitas reputasi, sebuah bank pribadi memiliki insentif kuat untuk berpisah.
Dalam perspektif itu, pilihan Coutts terlihat kurang seperti penghapusan politik dan lebih seperti penyesuaian yang terhitung dari buku klien mereka dengan risiko yang mereka ambil dan strategi komersialnya.
Namun, hal itu bukan sudut pandang yang mendominasi judul berita, dan akhirnya membentuk kebijakan de-risking dan de-banking secara signifikan di Inggris.
Pada 2024, keluhan kepada Layanan Ombudsman Keuangan tentang penutupan rekening meningkat 44% menjadi hampir 3.900, dengan proporsi yang lebih tinggi dikabulkan demi kepentingan konsumen. Di sisi lain, lebih dari 140.000 rekening bisnis ditutup pada 2023—menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi usaha kecil dan organisasi nirlaba.
Sejak saat itu, bank Inggris harus memberi pelanggan paling sedikit 90 hari pemberitahuan sebelum penutupan dan memberikan lebih banyak detail mengenai alasan pengakhiran rekening. Pembicaraan masih didominasi oleh kasus-kasus yang menonjol secara politik—bukan pada implikasi ekonomi dan perdagangan yang lebih luas dari de-risking.
Uni Eropa: Tenang, teknis dan berisiko tinggi
Sebaliknya, Brussels telah menganggap de-risking sebagai tantangan kebijakan teknis yang sudah lama ada. Selama bertahun-tahun, lembaga UE telah menerbitkan panduan untuk menjaga inklusi keuangan sambil menerapkanPencegahan pencucian uangdan aturan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).
Federasi Perbankan Eropa(BFI) bank anggota sering kali terjebak di antara batu dan tempat yang keras: mereka harus mematuhi persyaratan AML/CFT yang ketat—mereka diwajibkan untuk mengakhiri hubungan dengan klien berisiko terbesar—namun mereka diminta untuk memastikan akses ke layanan perbankan dasar bagi pelanggan sah," kata Federasi Perbankan Eropa dalam pernyataan kepada aiotrade.app.
"Maka keputusan de-risking mereka harus tetap proporsional dan berbasis risiko, bukan larangan yang tidak terpilih terhadap seluruh negara atau kelompok pelanggan," lanjut mereka.
Menurut EBF, sebagian besar bank di Eropa fokus pada de-risking berbasis kasus per kasus dan memberikan perhatian khusus terhadap "tanda merah". Misalnya, situasi di mana identitas pelanggan tidak dapat diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen identitas yang aman dan disetujui pemerintah, atau setiap transaksi di mana mereka tidak dapat dengan yakin memastikan siapa orang atau perusahaan sebenarnya atau siapa pemilik manfaat (beneficial owner) yang sebenarnya.
Bagi bank anggota, ini adalah soal menimbang apakah risiko dapat dikurangi cukup untuk mematuhi peraturan dan melindungi reputasi bank, serta apakah pengelolaan risiko tersebut akan memerlukan lebih banyak waktu, uang, dan usaha daripada yang sebenarnya dibutuhkan oleh rekening tersebut.
"Di Uni Eropa, de-risking semakin diakui sebagai isu penting bagi konsumen, meskipun bukanlah kekhawatiran baru atau sesuatu yang sepenuhnya mencerminkan prioritas Pemerintahan Trump," lanjut pernyataan EBF.
Selama bertahun-tahun, lembaga Uni Eropa—terutama Otoritas Perbankan Eropa—telah menerbitkan panduan yang ditujukan untuk melindungi inklusi keuangan dan memastikan bahwa pelanggan sah tidak secara tidak adil dikeluarkan dari sistem perbankan.