Perubahan Status BP Haji Menjadi Kementerian Dinilai Bermanfaat
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan pandangan terkait rencana pemerintah untuk menaikkan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Ia menilai bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat yang signifikan, baik secara diplomasi maupun dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah.
Menurut Cucun, perubahan status tersebut dapat memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi. Selain itu, hal ini juga akan membantu dalam menyusun tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ada beberapa keluhan terkait penyelenggaraan haji yang dinilai kurang optimal. Oleh karena itu, usulan peningkatan status BP Haji layak dipertimbangkan.
Cucun juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Ide ini perlu disinkronkan dengan regulasi yang berlaku agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang saat ini sedang dalam proses revisi.
“Harus ada keselarasan antara regulasi dengan rencana Kampung Haji. Jangan sampai sudah dibangun Kampung Haji, tetapi pengaturan umrah tidak jelas,” ujarnya. Ia menekankan bahwa jumlah jemaah umrah mencapai sekitar 2 juta orang per tahun, jauh lebih besar dari jumlah jemaah haji yang hanya sekitar 221.000 orang.
Menurut Cucun, jika pengelolaan umrah dan haji dapat disatukan dalam satu kawasan seperti Kampung Haji, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, perputaran uang, serta peningkatan cadangan devisa negara. “Jika 2 juta jemaah umrah dikelola di Kampung Haji, itu bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran uang di sana,” katanya.
Ia kembali menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dengan rencana pembangunan Kampung Haji. “Regulasi yang sedang direvisi harus sesuai dengan rencana tersebut. Jangan sampai Kampung Haji dibangun, tetapi regulasi tidak mendukung,” imbuhnya.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengakui adanya rencana untuk mengubah status BP Haji menjadi kementerian. Menurutnya, peningkatan status ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. "Karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi sangat penting, terutama terkait jemaah umrah yang mencapai hampir 2 juta orang setiap tahun," ujarnya.
Prasetyo menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji murni dilakukan karena kebutuhan pemerintah berdasarkan evaluasi pelaksanaan ibadah haji. "Ini bukan masalah ukuran kabinet, tetapi masalah kebutuhan. Setelah badan dibentuk, ternyata ada evaluasi yang menunjukkan perlunya peningkatan kelembagaan," kata dia.