Rencana IPO PAM Jaya Tahun 2027
PAM Jaya, salah satu perusahaan yang menyediakan layanan air bersih di Jakarta, sedang mempersiapkan langkah besar dengan rencana melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2027. Proses ini dilakukan dengan beberapa persiapan penting, termasuk mengubah status badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Selain itu, PAM Jaya juga berupaya memperluas cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Jakarta.
Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, menjelaskan bahwa target IPO merupakan penugasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa proses menuju bursa sedang berjalan dan saat ini sedang menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan status badan hukum oleh DPRD Jakarta. “Targetnya IPO harus terlaksana tahun 2027,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Prasetyo, perubahan status hukum bukan hanya untuk kepentingan korporasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan IPO, PAM Jaya akan lebih profesional karena diawasi tidak hanya oleh Pemprov Jakarta, tetapi juga oleh publik dan investor. Ia menekankan bahwa pelayanan tidak akan berkurang, justru sebaliknya. “Jangan dipikir dengan IPO lalu pelayanan PAM Jaya malah tidak oke. Justru sebaliknya, kalau PAM Jaya go public, yang melototin bukan hanya Pemprov Jakarta, tapi seluruh masyarakat sampai investor,” katanya.
Selain perubahan status, syarat lain untuk melakukan IPO adalah peningkatan cakupan layanan air bersih. Saat ini, layanan PAM Jaya baru mencapai 73 persen wilayah Jakarta. Direksi PAM Jaya ditargetkan meningkatkan cakupan hingga minimal 83 persen sebagai prasyarat agar dapat menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia. “Sisa itu harus kami kejar. Direksi harus tunjukkan yang terbaik dulu ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham,” tambah Prasetyo.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menargetkan dua BUMD bisa melakukan IPO dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya. Ia menekankan bahwa jajaran direksi dan komisaris harus bekerja secara profesional agar perusahaan milik Pemprov mampu bersaing di pasar modal.
Namun, rencana IPO PAM Jaya mendapat penolakan dari Fraksi PSI DPRD Jakarta. Anggota PSI, Francine Widjojo, menilai bahwa PAM Jaya lebih tepat dipertahankan sebagai Perumda agar berorientasi penuh pada pelayanan publik, bukan pada kompetisi bisnis untuk mencari keuntungan. Ia menilai bahwa perubahan status bisa mengurangi fokus PAM Jaya pada kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai tantangan dan harapan yang ada, PAM Jaya terus berupaya memenuhi semua persyaratan agar dapat sukses dalam IPO tahun 2027. Hal ini menjadi langkah penting dalam transformasi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan pengembangan bisnis.