Peran Pihak Swasta dalam Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni
Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pihak swasta yang berkontribusi dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Indonesia. Saat ini, jumlah rutilahu mencapai sekitar 26 juta unit. Dengan partisipasi aktif dari sektor swasta, diharapkan percepatan pengentasan masalah ini dapat tercapai lebih cepat.
”Kontribusi dari pihak swasta ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu melalui gotong royong dalam alokasi dana CSR (corporate social responsibility) untuk mendukung program pemerintah,” ujar Maruarar saat hadir dalam acara pencanangan Bedah Rumah dan Bedah Fasilitas Umum di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Harapan Mulya I, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Kamis 21 Agustus 2025.
Program bedah rumah ini dilaksanakan oleh PT Summarecon Agung Tbk bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Dari total 4.000 unit rutilahu yang direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi tahun ini, sebanyak 500 unit di antaranya ditujukan untuk perbaikan rumah-rumah di Kota dan Kabupaten Bekasi. Selain itu, dana CSR juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah.
”Jika aksi semacam ini dilakukan secara masif, serta didukung oleh intervensi pemerintah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, maka pengentasan rutilahu bisa berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pihak swasta. Ia merasa tertampar karena melihat bagaimana perusahaan swasta turut berperan dalam mewujudkan rumah yang layak bagi warga yang kurang mampu.
”Pemerintah sudah mengumpulkan pajak dari warganya, namun swasta juga ikut ambil bagian dalam membangun rumah yang layak untuk masyarakat. Ini menjadi tamparan bagi saya,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan dasar masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merealokasi anggaran dengan meminimalkan biaya perjalanan dinas, rapat di hotel, serta anggaran yang tidak urgen agar bisa digunakan untuk kebutuhan warga Jabar.
Inisiatif CSR sebagai Solusi Kolaboratif
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam program CSR menunjukkan pentingnya kerja sama untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Program bedah rumah bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Beberapa manfaat dari inisiatif ini antara lain:
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
- Pengembangan infrastruktur yang lebih baik, termasuk fasilitas umum seperti sekolah.
- Penguatan komunitas melalui partisipasi aktif masyarakat dan perusahaan.
Selain itu, program ini juga menjadi contoh nyata tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat luas.
Kesimpulan
Peran pihak swasta dalam pengentasan rutilahu sangat penting dan perlu didukung oleh pemerintah. Dengan adanya kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta, target peningkatan kualitas perumahan dan fasilitas umum dapat tercapai lebih cepat. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan seperti PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menjadi model yang dapat diadopsi oleh perusahaan lain.
Inisiatif seperti ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku usaha yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, masalah rutilahu dapat diminimalisir dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.