Pemkab Kotim Menunggu Arahan Pusat untuk Efisiensi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan karena pihaknya lebih memilih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan efisiensi belanja yang akan berlaku mulai tahun 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Masri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, yang mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam APBN. Meskipun regulasi sudah diterbitkan, Pemkab Kotim masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat.
“PMK sudah keluar, tapi kami tetap menunggu arahan berikutnya dari pusat. Semua itu akan kami rapatkan lebih lanjut, terutama untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026,” ujar Masri, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim, pada Kamis (21/8).
Dalam beleid tersebut, terdapat sejumlah jenis belanja barang dan modal yang wajib diefisienkan. Selain itu, pemerintah pusat juga meminta daerah untuk lebih serius dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat menjaga stabilitas fiskal.
Masri menyampaikan bahwa beberapa daerah lain telah mengambil langkah antisipasi dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, Pemkab Kotim memilih bersikap hati-hati dan belum berencana mengambil kebijakan serupa.
“Menaikkan tarif PBB memang bisa meningkatkan PAD, tapi harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kami lebih memilih mengkaji potensi PAD dari berbagai sektor, mana yang memungkinkan untuk ditingkatkan dan mana yang tidak,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa saat ini Pemkab Kotim masih sangat bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa. Besar kemungkinan, alokasi TKD untuk Kotim kembali berkurang pada 2026, sesuai dengan tren yang terjadi pada 2025.
“Untuk besaran DAU, DAK, dan DBH 2026 kami belum bisa bicara banyak karena belum ada angka resmi dari pusat. Namun apapun kondisinya, Pemkab tetap berkomitmen agar program pembangunan dan pelayanan publik yang sudah disusun bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Langkah yang Dilakukan untuk Menghadapi Kekurangan Dana
Dalam rangka menghadapi potensi pengurangan dana transfer, Pemkab Kotim tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai sumber pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi fokus adalah peningkatan PAD melalui sektor-sektor yang memiliki potensi besar.
Beberapa sektor yang sedang dikaji antara lain pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemkab juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk memperkuat ekonomi daerah.
Selain itu, pihaknya juga sedang mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan swasta atau pemanfaatan dana desa secara lebih efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan dan layanan publik tetap berjalan tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kesiapan Pemkab dalam Menghadapi Tantangan
Meski situasi keuangan daerah terlihat cukup ketat, Pemkab Kotim tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan adalah pengoptimalan penggunaan anggaran yang tersedia.
Dengan demikian, Pemkab Kotim berharap dapat tetap menjalankan berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun sosial, meskipun anggaran terbatas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan daerah.