Desakan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU) Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan pernyataan tegas terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). PSU menilai bahwa program yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan berbagai masalah. Hal ini memicu desakan agar pemerintah setempat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Beberapa isu yang ditemukan oleh PSU antara lain dugaan politisasi proyek, standar gizi yang tidak sesuai, hingga kasus keracunan yang belum diungkap secara transparan. Koordinator PSU Kabupaten Tasikmalaya, Septyan Hadinata, menjelaskan bahwa program MBG awalnya digadang-gadang sebagai upaya untuk mendorong ekonomi lokal. Namun, dalam prakteknya, program ini jauh dari harapan masyarakat.
Menurut Septyan, hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa banyak dapur MBG dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan politis. Bahkan, diduga ada keterlibatan anggota dewan pro-pemerintah dalam pengelolaannya. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal program yang seharusnya memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
”Kami melihat ada indikasi kuat bahwa program ini dimonopoli dan dipolitisasi oleh pihak tertentu. Seharusnya, UMKM lokal yang diberdayakan, bukan malah dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki koneksi politik,” ujarnya.
Selain dugaan politisasi, PSU juga menyoroti beberapa masalah teknis yang membahayakan masyarakat. Menurut Septyan, menu makanan yang disajikan sering kali tidak memenuhi standar gizi. Di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, pernah ditemukan kasus makanan yang dibagikan kepada balita di posyandu sudah basi. Ini menunjukkan adanya ketidakdisiplinan dalam proses pengadaan dan distribusi makanan.
Tidak hanya itu, PSU juga menemukan dugaan pungutan liar. Di Desa Mekarwangi, ada laporan dari masyarakat mengenai adanya pungutan “uang antar” sebesar Rp 1.000 per anak untuk distribusi makanan. Praktik ini dinilai merusak semangat program MBG yang seharusnya gratis dan murni untuk kesejahteraan rakyat.
Tanggapan dari Pihak DPRD
Terkait dugaan politisasi dalam program MBG, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiyat memberikan respons. Ia menyatakan bahwa pihaknya dipanggil oleh tim MBG untuk melakukan monitoring dan pengawalan. ”Temannya dari partai dipanggil tim MBG, cuma harus ngawal perihal projek ini, karena banyak yang disalahgunakan,” ucap Budi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya Usman Kusmana menyampaikan pandangan serupa. Ia mengatakan bahwa Gerindra hanya ikut menjadi bagian yang harus mengawal dan menyukseskan program prioritas presiden, yaitu MBG.
Respons dari Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera merespons sorotan tajam dari PSU terkait pelaksanaan program MBG. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyatakan bahwa telah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau program strategis nasional tersebut. ”Saya sudah perintahkan bagian hukum untuk menyusun satgas MBG guna memonitor pelaksanaan MBG,” ujar Cecep.
Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan program strategis tersebut terselenggara dengan baik dan benar sesuai tujuan. Dengan adanya satgas, diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan MBG dan memenuhi harapan masyarakat.