Penyelesaian Status Pegawai Non-ASN di Kota Semarang
Pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah penting dalam menyelesaikan status para pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih ada di lingkungan pemerintahan. Dalam upaya ini, seluruh pegawai non-ASN yang masih tersisa akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional yang menuntut penyelesaian status para tenaga kontrak dan non-ASN.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan bahwa pengangkatan ini bukanlah proses rekrutmen baru, melainkan penyelesaian status bagi para pegawai yang telah lama bekerja dan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK pada periode 2024–2025. "Ini bukan membuka lowongan baru. Semua non-ASN yang telah mengikuti seleksi selama 2024–2025 dan belum diangkat akan diajukan sebagai PPPK paruh waktu," jelasnya.
Langkah ini diambil berdasarkan Surat Menteri PANRB tanggal 8 Agustus 2025 yang menetapkan batas waktu pengusulan hingga 20 Agustus 2025. Dengan demikian, tidak ada lagi pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Semarang, sesuai ketentuan Undang-Undang ASN.
Data Pegawai yang Akan Diusulkan
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, terdapat total 2.416 pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Data ini dibagi ke dalam beberapa kategori:
- Kategori R2: Terdiri dari satu orang yang merupakan eks tenaga harian kontrak II di database BKN.
- Kategori R3: Terdiri dari 1.859 orang yang merupakan non-ASN yang sudah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK namun belum diangkat.
- Kategori R4: Terdiri dari 150 orang non-ASN yang belum terdaftar di database BKN, tetapi sudah mengabdi lebih dari dua tahun dan ikut seleksi.
- Kategori R5: Terdiri dari 406 guru lulusan PPG yang mengikuti seleksi PPPK.
Agustina menegaskan bahwa proses pengangkatan tidak akan melalui seleksi ulang karena seluruh calon PPPK paruh waktu sudah mengikuti ujian pada CPNS 2024 dan PPPK awal 2025. Pengusulan ini berdasarkan data yang sudah tercatat di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Keuntungan dan Manfaat Bagi Pegawai
Dengan pengangkatan ini, seluruh pegawai non-ASN yang telah berkontribusi akan mendapatkan kepastian status hukum dan penghargaan atas pengabdiannya dalam pelayanan publik di Kota Semarang. Ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi mereka selama bertahun-tahun bekerja tanpa memiliki status resmi sebagai ASN.
Selain itu, pengangkatan PPPK paruh waktu ini juga memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pegawai, termasuk dalam hal jaminan sosial, tunjangan, serta kesempatan untuk berkembang dalam karier. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan kesejahteraan para pegawai yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan kota.
Dengan langkah ini, Pemkot Semarang menunjukkan komitmen untuk menjalankan aturan yang berlaku secara nasional dan memastikan bahwa semua pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan memiliki status yang jelas dan layak.