Pengakuan Dokter Tifa Soal Pemeriksaan Terkait Ijazah Jokowi
Pegiat media sosial yang dikenal sebagai Dokter Tifa, Tifauzia Tyassuma, mengungkapkan pengakuan mengejutkan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Dalam proses tersebut, Dokter Tifa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena merasa isi sumpah tersebut memiliki risiko yang tinggi.
Dalam wawancara dengan jurnalis KompasTV, ia menjelaskan bahwa isi sumpah tersebut dinilai tidak aman dan berpotensi menjeratnya di masa depan. "Isi sumpah itu agak riskan bagi saya untuk saya tanda tangani. Saya tidak ingin masyarakat jadi korban kriminalisasi," ujar Tifa pada Kamis (21/8/2025).
Pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari 7 jam membuat Dokter Tifa diberondong dengan 79 pertanyaan. Namun, ia hanya bersedia menjawab jika syarat tertentu dipenuhi. Syarat tersebut adalah kehadiran ijazah asli Jokowi di hadapannya. Sayangnya, jawaban yang diterimanya justru mengejutkan.
"Ternyata, kata pemeriksa saya, ijazah itu sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya," ungkapnya. Menurut keterangan penyidik, ijazah tersebut telah diserahkan ke Mabes Polri untuk dilakukan uji forensik. Hal ini memicu keraguan Dokter Tifa terhadap transparansi pihak kepolisian.
"Loh, kok tidak ada pengumuman apa pun di media massa? Harusnya Polda Metro Jaya transparan dong, sampaikan kalau ijazah itu sudah tidak ada di sini," tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa tanpa kehadiran ijazah asli, semua pertanyaan penyidik menjadi tidak relevan.
"Kalau ijazah ini tidak hadir, ya untuk apa saya jawab? Jadi tidak nyambung," pungkasnya.
Status Kasus Naik ke Tahap Penyidikan
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan Presiden Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa ada empat laporan polisi yang naik ke penyidikan.
Laporan pertama terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi informasi elektronik. Sementara tiga laporan lainnya berkaitan dengan dugaan penghasutan. Proses penyidikan ini menunjukkan bahwa kasus ini sedang dalam penanganan yang lebih serius.
Beberapa pihak mulai memperhatikan perkembangan kasus ini, terutama terkait dengan transparansi dan prosedur yang digunakan oleh aparat hukum. Pertanyaan tentang bagaimana proses pemeriksaan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan dokumen penting seperti ijazah masih menjadi isu yang hangat dibahas.
Selain itu, banyak masyarakat yang khawatir akan adanya kriminalisasi terhadap para pengkritik atau pihak yang mengajukan pertanyaan terkait ijazah Jokowi. Ini menjadi perhatian khusus bagi mereka yang peduli terhadap keadilan dan proses hukum yang transparan.
Kasus ini juga memicu diskusi luas di berbagai media dan platform media sosial. Banyak orang mulai mempertanyakan bagaimana sistem hukum bekerja dalam situasi seperti ini, serta bagaimana pihak berwenang dapat menjaga kepercayaan publik.
Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan bisa memberikan jawaban yang jelas dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.