Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons isu perubahan iklim. Menurut Bima, dampak perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana global, melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Ia mengimbau agar Pemda segera menangani masalah tersebut untuk mendukung implementasi program strategis pemerintah.
“Bapak-ibu sekalian tentu bisa merasakan dampak dari global boiling ini. Sebagai mantan kepala daerah, yang menghantui para kepala daerah seluruh Indonesia itu sekarang sama. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba longsor, dan sebagainya. Gagal panen dan sebagainya. Jadi global boiling ini dekat dengan keseharian kita,” ujar Bima dalam acara di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Sektor Penyumbang Emisi Karbon Terbesar
Bima menyampaikan bahwa sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia berasal dari industri pengolahan. Selain itu, sektor lain seperti pengadaan listrik dan gas, pertanian, kehutanan, serta perikanan juga turut berkontribusi. Transportasi menjadi salah satu sektor yang menyumbang emisi cukup signifikan, ditambah dengan masalah sampah dan limbah yang belum tertangani secara optimal.
Indonesia memiliki potensi besar dalam energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dari total potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, hanya sekitar 6,7 gigawatt yang dimanfaatkan. Dari potensi tenaga baru sebesar 155 gigawatt, baru digunakan sekitar 0,2 gigawatt. Begitu pula dengan energi surya, pemanfaatannya masih sangat kecil.
“Sepuluh provinsi yang melaporkan bahwa capaian porsi dari energi baru terbarukan dalam bauran energi pada 2023 telah melebihi target, yaitu Bengkulu, Sumsel, Sumut, Kepri, Babel, DKI, Jabar, DIY, Sulut, dan Sulsel,” tambahnya.
Penganggaran Hijau untuk Keberlanjutan Lingkungan
Di samping itu, Bima juga mendorong Pemda mulai menerapkan penganggaran hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Strategi ini diharapkan dapat diimplementasikan lebih luas. Ia menjelaskan bahwa gubernur dapat membantu kota/kabupaten dalam pembangunan yang bernuansa iklim berkelanjutan, sementara kota/kabupaten memberikan insentif bagi kelurahan dan sebagainya.
“Transfer anggaran berbasis ekologi disebut sebagai penganggaran hijau,” tegasnya. Bima juga menekankan bahwa keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari komitmen mengendalikan emisi karbon. Komitmen ini diwujudkan melalui target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) sesuai Paris Agreement yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.
NZE merupakan kondisi keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kasa yang dilepaskan dengan jumlah yang dapat diserap kembali, melalui pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon secara simultan.
Inovasi Kebijakan Pemda dalam Pengelolaan Lingkungan
Bima memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam pengelolaan energi dan lingkungan. Contohnya, Kota Surabaya dengan program pembayaran ongkos Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik. Di Provinsi Bali, kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai telah diterapkan.
Kabupaten Banyuwangi mengembangkan konsep desa wisata berbasis konservasi, sedangkan Kota Balikpapan menata zonasi hutan kota. Adapun Kabupaten Bekasi memanfaatkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah limbah industri.
Optimisme dengan Kepemimpinan Generasi Muda
Terakhir, Bima optimistis bahwa kehadiran kepala daerah yang mayoritas berasal dari generasi muda akan membuat isu lingkungan menjadi atensi bersama. Dengan begitu, kolaborasi lintas pihak diharapkan semakin kuat.
“Ini perspektif politiknya, perspektif kawanan kekuasaannya yang membuat kita semakin sadar bahwa kolaborasi ini harus dilakukan oleh semua pihak,” imbuh Wamendagri.