Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Grobogan
Sebanyak 789 orang resmi menandatangani kontrak sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan. Proses penandatanganan ini menjadi langkah penting sebelum mereka menerima Surat Keputusan (SK) PPPK dan mulai menerima gaji perdana pada bulan Oktober 2025.
Kepala BKPPD Grobogan, Padma Saputra, menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak dilakukan dalam tiga gelombang berbeda. Tahap pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, disusul tahap kedua pada Rabu, 20 Agustus 2025, dan ditutup pada Jumat, 22 Agustus 2025. Alasan perubahan jadwal tersebut dikarenakan pihak BKPPD mengikuti karnaval pada hari Kamis lalu.
Dari total peserta, 789 orang berhasil menandatangani kontrak. Mereka terdiri dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang telah lulus formasi PPPK 2024. Berdasarkan data, seharusnya ada 790 orang, namun satu peserta memilih mundur setelah diterima mengajar di Sekolah Rakyat (SR) Wonosobo.
Selain lulusan formasi 2024, peserta juga mencakup guru-guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Padma, para guru ini sudah memiliki pengalaman lebih dari dua tahun, serta guru PPG yang berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Kudus, dan Sragen.
Padma menyatakan bahwa seluruh pegawai yang telah menandatangani kontrak berkomitmen untuk mengabdi di Kabupaten Grobogan dan siap mematuhi peraturan yang berlaku. Kontrak yang ditandatangani berlaku selama lima tahun dan menjadi dasar penerbitan SK PPPK oleh pemerintah daerah.
“Kita memberikan kontrak selama lima tahun. Kontrak ini menjadi dasar untuk menerbitkan SK. Insyaallah, awal September minggu pertama SK akan diserahkan,” ujarnya.
Setelah SK PPPK diterima, para PPPK akan mulai menerima gaji perdana pada bulan Oktober 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. BKPPD Grobogan menyebutkan bahwa penerbitan SK PPPK akan dikomunikasikan dengan Bupati untuk penjadwalan resmi pada awal September.
Para tenaga baru ini diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan teknis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Grobogan. Dengan adanya tambahan tenaga, Pemkab menilai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat lebih terpenuhi secara merata di berbagai sektor.
Banyak guru dari luar daerah yang kini ditempatkan di Grobogan, menunjukkan tingginya minat mengabdi meski jauh dari domisili asal. Kehadiran 789 PPPK baru ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini dinilai masih kurang di beberapa bidang strategis.
BKPPD Grobogan menegaskan bahwa setelah menerima SK PPPK, seluruh pegawai wajib menjalankan tugas sesuai formasi dan kontrak lima tahun. Dengan resminya penandatanganan kontrak, langkah berikutnya adalah menunggu penerbitan SK PPPK pada awal September dan pencairan gaji perdana di bulan Oktober mendatang.