Perkembangan Koperasi Desa di Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Agustus 2025, sebanyak 8.420 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jatim telah memiliki status berbadan hukum. Angka ini mencakup 99 persen dari total koperasi yang ada. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan koperasi baru yang dibentuk dalam beberapa tahun terakhir, sementara 74 unit lainnya adalah hasil pengembangan dari koperasi yang sudah ada sebelumnya.
Dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Surabaya, pada hari Kamis (21/8), Khofifah mengungkapkan bahwa sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penguatan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi.
Namun, meskipun ada progres positif, Gubernur Khofifah juga mengakui adanya tantangan di lapangan, terutama terkait permodalan. Banyak KDKMP hanya memiliki modal di bawah Rp 2 juta, yang dinilai masih sangat rendah untuk menjalankan operasional bisnis secara efektif. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam memperluas skala usaha dan meningkatkan kualitas layanan.
Untuk mengatasi masalah permodalan, Khofifah menawarkan solusi berupa skema konsinyasi. Dalam sistem ini, BUMN tetap bertindak sebagai pemasok barang, sedangkan KDKMP hanya bertugas menyediakan tempat atau gerai penjualan. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi berasal dari sistem bagi hasil. Dengan skema ini, KDKMP tidak perlu mengeluarkan modal besar, sehingga bisa lebih fokus pada pengelolaan dan pemasaran produk.
“Jika menggunakan konsinyasi, KDKMP tidak perlu mengeluarkan modal besar. Barang bisa lebih murah, dan koperasi cukup menyiapkan gerai serta rak display,” ujarnya.
Selain skema konsinyasi, Khofifah juga mendorong adanya dukungan dana CSR perbankan untuk penguatan modal, tata kelola, serta promosi gerai. Salah satu contoh keberhasilan dalam penerapan skema ini adalah Koperasi Jabon di Sidoarjo yang bekerja sama dengan BRI. “Jika ini bisa diikuti oleh yang lain, tentu akan lebih bagus,” tambahnya.
Peran Penting Satgas dalam Pembinaan KDKMP
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi terhadap capaian Jawa Timur dalam program KDKMP. Menurut dia, langkah ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Ia berharap inisiatif ini bisa menjadi pilot project nasional.
Namun, ia juga menyadari bahwa masih banyak hambatan di lapangan. Oleh karena itu, peran satgas dalam membina KDKMP sangat penting. Zulhas menyarankan agar pembinaan dilakukan selama tiga tahun agar KDKMP dapat berkembang secara optimal dan mandiri.
Dengan pendekatan yang tepat, seperti skema konsinyasi dan dukungan dana CSR, KDKMP di Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga keuangan akan menjadi kunci sukses dalam menjalankan program ini.