Kecaman Internasional terhadap Proyek Pembangunan Permukiman di Tepi Barat
Sebanyak 21 negara, termasuk sekutu dekat Israel seperti Inggris, Perancis, Kanada, dan Jepang, pada Kamis (21/8/2025), menyampaikan kecaman keras terhadap langkah Israel yang menyetujui proyek pembangunan permukiman di Tepi Barat. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut menilai keputusan Israel untuk membangun kawasan E1 atau kawasan seluas 12 kilometer persegi di sebelah timur Yerusalem sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima” dan melanggar hukum internasional.
Pernyataan itu menyatakan bahwa keputusan tersebut harus segera dibatalkan dengan sekuat-kuatnya. Mereka juga memperingatkan bahwa pembangunan di koridor E1 akan mengancam peluang solusi dua negara dengan memutus kontinuitas wilayah negara Palestina di masa depan serta membatasi akses warga Palestina ke Yerusalem Timur.
Negara-Negara yang Menyampaikan Kecaman
Negara-negara yang menandatangani pernyataan ini antara lain Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Selain itu, Uni Eropa juga mendukung kecaman tersebut melalui kepala urusan luar negerinya.
Dalam pernyataan tersebut, proyek pembangunan di E1 disebut tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyat Israel dan justru berisiko melemahkan keamanan serta memicu kekerasan dan ketidakstabilan.
Proyek yang Penuh Kontroversi
Komite Perencanaan Tinggi Israel baru-baru ini menyetujui proyek yang mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di atas lahan seluas 12 kilometer persegi di E1. Kawasan ini terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel Maale Adumim.
Proyek tersebut telah lama menuai kecaman internasional karena dianggap akan memecah wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian, sehingga membuat pembentukan negara Palestina yang berdaulat semakin mustahil. Kepala badan pengungsi PBB, Philippe Lazzarini, menilai langkah ini akan “sepenuhnya memutus konektivitas antara Tepi Barat utara dan selatan.”
Respons dan Tekanan Internasional
Beberapa negara telah mengambil langkah diplomatik, termasuk Inggris yang memanggil Duta Besar Israel, Tzipi Hotovely, untuk menyampaikan protes resmi. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa jika rencana ini diterapkan, maka akan menjadi pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menghancurkan prospek solusi dua negara.
Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres dan Otoritas Palestina di Ramallah juga mengecam keras keputusan ini. Meski mendapat tekanan internasional, belum ada tanda-tanda bahwa Israel akan membatalkan proyek E1.
Penjelasan dari Pihak Israel
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, membela proyek tersebut dengan alasan penting untuk keamanan Israel. Namun, para pengkritik menilai langkah ini justru akan memperburuk isolasi Israel di dunia internasional.