Pemerintah dan DPR Sepakati Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan di RAPBN 2026
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan kebijakan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kesepakatan ini diumumkan dalam Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, yang berlangsung pada Jumat (22/8/2025).
Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menyatakan bahwa pemberlakuan cukai terhadap MBDK harus diterapkan dalam APBN 2026 sesuai dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai. Ia menekankan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai akan dilakukan melalui program penambahan objek cukai baru, termasuk minuman berpemanis dalam kemasan.
"Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026. Pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR," ujarnya saat memberikan pernyataan di Gedung DPR.
Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Naik Signifikan
Dalam konteks ini, target penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN 2026 meningkat menjadi sebesar Rp334,3 triliun. Angka ini akan mendukung target pendapatan negara yang ditetapkan sebesar Rp3.786,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP sebesar Rp455 triliun, serta hibah sebesar Rp0,7 triliun.
Proses Penyusunan Asumsi Dasar Makro RAPBN 2026
Pemerintah dan DPR sepakat mengadopsi Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 dalam rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN TA 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.
Sebelum rapat dimulai, para anggota Komisi XI DPR membacakan laporan dari tiga panitia kerja (Panja), yaitu Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit. Laporan ini disampaikan oleh tiga pimpinan Komisi XI DPR, termasuk Misbakhun sendiri.
Persetujuan dari Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai perwakilan pemerintah, menyatakan persetujuannya terhadap laporan yang disampaikan oleh tiga Panja tersebut. Setelah itu, pemerintah dan DPR secara resmi menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026.
"Disepakati biaya asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026. Saya nyatakan disepakati dan disetujui," ujar Misbakhun.
Dampak dan Implikasi dari Kebijakan Cukai MBDK
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, sekaligus memperkuat sistem fiskal yang lebih stabil. Penerapan cukai terhadap MBDK juga dianggap sebagai langkah untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis yang dinilai berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan bisa menjadi contoh dalam penerapan kebijakan fiskal yang progresif dan berkelanjutan. Dengan adanya cukai, pemerintah memiliki tambahan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan program-program sosial lainnya.
Kesimpulan
Penyusunan RAPBN 2026 telah mencerminkan komitmen pemerintah dan DPR dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks. Dengan adanya kesepakatan tentang cukai MBDK dan peningkatan target penerimaan, diharapkan RAPBN 2026 dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.