Angka Pengguna Narkoba di Sumut Mengkhawatirkan, Perlu Penanganan Serius
Data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai 10,49 persen dari total penduduk sebesar 15,7 juta jiwa. Angka ini setara dengan 1,65 juta orang yang terdampak narkoba. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.
Dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama berbagai instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Kepolisian, TNI, BNN, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menyampaikan pentingnya penanganan masalah narkoba secara lebih efektif. Staf Ahli Bidang Ideologi Konstitusi, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, menjelaskan bahwa angka 10,49 persen ini sangat rawan dan membutuhkan tindakan nyata serta komitmen bersama untuk mengatasinya.
Upaya Polda Sumut dan Kodam I/BB dalam Pemberantasan Narkoba
Menko Polkam memberikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sumut dan Kodam I/BB yang dinilai telah melakukan langkah strategis dalam pemberantasan narkoba. Menurut Desman, Polda Sumut dan aparat terkait telah melakukan penindakan terhadap beberapa tempat hiburan malam yang kerap disalahgunakan sebagai lokasi peredaran narkoba. Contohnya adalah tempat seperti Marcopolo, Blue Star, CDI, dan Lawpota di Medan dan sekitarnya.
Langkah ini sejalan dengan program asta cita poin ke-7 yang menekankan pentingnya pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional. Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan memberi ruang kompromi terhadap peredaran narkoba, bahkan jika melibatkan aparat atau pejabat negara. Presiden dan Menko Polkam telah menegaskan bahwa oknum aparat yang terlibat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Strategi Penanggulangan Narkoba yang Dilakukan
Dalam rapat tersebut, beberapa strategi penanggulangan narkoba dibahas, antara lain:
- Pencegahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, serta penguatan nilai agama dan spiritual.
- Rehabilitasi korban narkoba dengan memperbanyak fasilitas dan melibatkan pihak swasta serta lembaga sosial.
- Penguatan keluarga melalui kampanye “Indonesia Kuat Dimulai dari Rumah” untuk mencegah perceraian dan meningkatkan pengawasan terhadap anak.
- Pengawasan tempat hiburan malam (THM) yang berizin agar tidak digunakan sebagai sarana peredaran narkoba.
Komitmen Pemprov Sumut dalam Memberantas Narkoba dan Premanisme
Asisten Pemerintah Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan bahwa Pemprov Sumut memiliki komitmen kuat dalam memberantas narkoba dan premanisme. Komitmen ini ditunjukkan dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Kemenko Polkam, BNN, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan lembaga vertikal lainnya.
Sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, beberapa langkah telah dilaksanakan dalam upaya pemberantasan narkoba dan premanisme. Di antaranya adalah pembentukan tim pencegahan berantas narkoba yang sekretariatnya berada di Kesbangpol Sumut. Selain itu, terdapat lebih dari 4.500 relawan anti-narkoba yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
Pemprov Sumut juga menggandeng tenaga pendidik untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada pelajar, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Secara rutin, pihak terkait juga melakukan tes urine dan rehabilitasi terhadap kasus yang ditemukan. Selain itu, program Desa Bersinar juga ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Fasilitas Rehabilitasi Narkoba yang Dikembangkan
Terkait fasilitas, Pemprov Sumut akan memberdayakan Rumah Sakit Lau Simomo yang selama ini dikhususkan bagi penderita kusta. Rumah sakit ini rencananya akan digunakan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi mereka yang ketergantungan obat/narkotika. Selain itu, Rumah Sakit Jiwa akan membuka klinik khusus untuk menangani kasus ketergantungan narkotika. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat terkait narkoba.