Penilaian terhadap Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025
Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, memberikan penilaian terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025. Menurutnya, pidato tersebut mengandung banyak substansi positif yang patut diapresiasi. Beberapa isu penting yang disampaikan antara lain perhatian terhadap “net outflow of national wealth”, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara retorika dan implementasi di lapangan.
“Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati-hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Diskusi ini dihadiri oleh Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, S.Kel., M.Si., serta para jurnalis dari berbagai media nasional, dengan moderator M. Munif dari KWP.
Andreas menekankan pentingnya peran teknokrasi dalam menerjemahkan ide-ide besar presiden menjadi implementasi nyata. Ia menilai saat ini terdapat kekosongan dalam sistem pelaksanaan program karena lemahnya teknokrasi. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menjalankan kebijakan yang telah diumumkan.
Dalam paparannya, Andreas menyampaikan bahwa kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting. Ia menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR RI telah menyelesaikan pembahasan substansi PPHN yang merupakan mandat dari MPR periode sebelumnya.
“Pembahasan substansi PPHN telah rampung dan telah kami laporkan ke pimpinan MPR. Ke depan, tinggal bagaimana pimpinan memutuskan apakah akan dibentuk Panitia Ad Hoc untuk menentukan bentuk hukum dari PPHN ini,” ungkap Andreas.
Ia juga menjelaskan bahwa PPHN tidak hanya penting dari segi substansi saja, tetapi juga dari sisi landasan hukum yang kuat. Ada beberapa opsi bentuk hukum, seperti Amandemen Terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hingga penerbitan Ketetapan MPR (TAP MPR) yang bersifat mengikat.
Andreas menegaskan bahwa tanpa haluan negara, kebijakan pembangunan berisiko berubah-ubah setiap periode pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. “Presiden, gubernur, bupati, bahkan walikota memiliki visi misi masing-masing. Jika tidak ada benang merah berupa haluan negara, kita bisa kehilangan arah pembangunan jangka panjang,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, S.Kel., M.Si., memberikan tanggapan terkait pidato presiden dalam Sidang Tahunan MPR. Ia menilai pentingnya penguatan kedaulatan pangan nasional. Meskipun Presiden telah menunjukkan political will dengan menyatakan alokasi anggaran sebesar 164,5 triliun untuk sektor pangan dalam APBN 2026, angka tersebut masih jauh dari ideal.
“Anggaran sektor pangan idealnya minimal sepuluh persen dari APBN. Artinya, APBN sekitar 3.700 triliun, sektor pangan dari hulu ke hilir harus mendapat alokasi sekitar 370 triliun,” kata Riyono.
Ia juga mengkritisi realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dianggap terlambat. Selain itu, ia menyebutkan adanya ketimpangan dalam penguasaan distribusi pangan nasional. “Saat ini, 95–97 persen pasar beras nasional dikuasai sektor swasta. Negara hanya menguasai 3–4%. Ini menyebabkan gejolak harga sulit dikendalikan,” tuturnya.
Menurut Riyono, tata kelola pangan harus dirombak, serta mendorong penguatan Bulog dan lembaga pangan lainnya, termasuk restrukturisasi posisi Badan Pangan Nasional. Ia juga menekankan pentingnya mendorong pangan lokal sebagai bagian dari kedaulatan pangan.