Video Viral Menunjukkan Sikap Arogan Plt Dirut Perumda Tirtawening
Sebuah video yang menampilkan pernyataan Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening Kota Bandung, Tono Rusdiantono, beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terdengar sikap arogan dari Tono mengenai tindakan pencopotan seluruh kamera CCTV di area kantor. Tindakan ini memicu perhatian publik, karena kantor pusat perusahaan daerah pengelola air bersih tersebut dianggap sebagai objek vital yang seharusnya memiliki pengamanan maksimal.
Dalam video yang berdurasi singkat dan tersebar di TikTok, Tono terdengar meminta agar seluruh kamera CCTV yang terpasang di area kantor segera dilepas. Ia bahkan telah memberikan instruksi beberapa kali untuk mencabut CCTV di area dalam kantor, terutama di ruangan yang menjadi akses ke ruangannya.
"Saya sudah beberapa kali memerintahkan agar CCTV di ruangan tertentu dicabut. Tapi baru kemarin saya mendapat laporan bahwa pencabutan dilakukan," ujar Tono dalam video tersebut.
Tono tampak kesal saat instruksinya tidak segera ditindaklanjuti oleh pegawai. Ia beralasan bahwa CCTV menjadi faktor utama kebocoran informasi saat rapat jajaran direksi Perumda Tirtawening dilakukan.
"Waktu ada instruksi dari saya, harusnya langsung dilaksanakan. Kalau hanya sebatas lisan dianggap tidak kuat, mestinya diverifikasi ke saya. Karena setiap rapat di ruangan itu selalu ada informasi yang bocor keluar. Itu saya anggap pelanggaran berat," tegas Tono.
Selain itu, Tono juga meminta agar CCTV yang menuju akses server perkantoran juga dilepas. Ia menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan CCTV dengan alasan agar aktivitas pegawai tidak terbatas akibat adanya pengawasan.
"Akses ke ruang server memang terbatas. Tapi untuk saya, tidak perlu ada CCTV di dalam ruang tersebut. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam. Semua dicabut agar karyawan merasa bebas," ungkap Tono.
Keprihatinan dari DPRD Kota Bandung
Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Rusmawan, menyampaikan keprihatinan atas sikap Tono terkait pencopotan CCTV di lingkungan Perumda Tirtawening. Ia menilai bahwa BUMD tersebut merupakan objek vital, baik dalam hal pengamanan data maupun informasi, terutama karena layanan air bersih yang diberikan kepada masyarakat.
"Kami selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Perumda Tirtawening adalah perusahaan yang berperan vital dalam pelayanan publik," ujar Andri.
Ia menekankan pentingnya standar ISO 27001, yang merupakan standar keamanan cyber yang wajib dimiliki oleh seluruh perusahaan, terutama BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Andri khawatir jika sistem pengamanan berkurang, maka akan berdampak fatal terhadap pelayanan air bersih.
"Karena itu, keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas utama. CCTV bukan sekadar alat pemantau, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengamanan data dan informasi, sekaligus menjadi salah satu persyaratan penting dalam standar ISO 27001 tentang keamanan siber yang wajib dipenuhi perusahaan profesional," tambahnya.
Permintaan untuk Tindakan Tegas
Andri mendesak Wali Kota Bandung Muhamad Farhan, sebagai pemilik modal BUMD tersebut, untuk mengambil langkah terkait pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening. Ia menegaskan bahwa pencegahan lebih baik daripada menunggu terjadinya kasus serupa.
"Kami mendesak Wali Kota Bandung untuk mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh BUMD, termasuk Perumda Tirtawening, mematuhi standar keamanan sebagaimana ketentuan ISO 27001. Pengawasan internal harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan keamanan data masyarakat tetap terjaga," tandas Andri.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Plt Dirut Tono Rusdiantono maupun direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung mengenai tindakan pencabutan CCTV tersebut.