Bali Menuju Nol Emisi Bersih Tahun 2045 dengan Transisi Energi
Bali terus berupaya untuk mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2045. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah beralih dari penggunaan energi fosil ke sumber energi terbarukan. Salah satu rencana yang sedang dijalankan adalah penutupan seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara dan beralih ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Gubernur Bali, Wayan Koster, sebelumnya menyatakan bahwa Bali akan menjadi daerah mandiri dalam hal energi. Hal ini karena sebelumnya Bali sangat bergantung pada pembangkit listrik di Paiton. Namun, meskipun PLTG dianggap sebagai transisi energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara, ia tetap menghasilkan emisi karbon dioksida.
Menurut Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari, Kepala Core Universitas Udayana dan anggota kelompok ahli energi pemerintah provinsi Bali, rencana penggunaan PLTG tidak sepenuhnya merupakan energi hijau. Pasalnya, gas juga masih menghasilkan emisi CO2, meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan batu bara atau minyak.
Rencana Transisi Energi dan Ketergantungan pada LNG
Prof. Giriantari menjelaskan bahwa Bali saat ini tidak memiliki sumber gas alam, sehingga suplai gas harus diimpor. Rencananya, Bali akan mengimpor Liquefied Natural Gas (LNG) dari Papua dan Bontang, Kalimantan Timur. Meski demikian, penggunaan LNG hanya sebagai langkah transisi menuju energi hidrogen yang sepenuhnya bersih.
“Proses transisi dari LNG ke hidrogen membutuhkan waktu yang cukup lama dan belum terbukti secara pasti mampu menghasilkan hidrogen dalam skala besar,” jelasnya. Meski begitu, penggunaan mesin PLTG relatif sama dengan mesin pembangkit lainnya, sehingga modifikasi yang diperlukan tidak terlalu besar.
Konsumsi Listrik dan Emisi di Bali
Konsumsi listrik di Bali sangat tinggi karena sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan rencana pembangunan PLTG, kapasitas listrik yang dihasilkan bisa mencapai 1.250 megawatt. Jika dibandingkan dengan penggunaan batu bara, emisi yang dihasilkan bisa berkurang signifikan.
Saat ini, emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbasis batu bara dan minyak mencapai puluhan juta ton. Dengan kombinasi solar, PLTG, PLTS, dan biomassa, emisi bisa dikurangi menjadi sekitar 3 juta ton.
Kelemahan dan Tantangan dalam Penggunaan Tenaga Surya
Meski tenaga surya dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang ideal, Prof. Giriantari menjelaskan bahwa penggunaannya membutuhkan lahan yang luas. Untuk menghasilkan 1 megawatt listrik, dibutuhkan sekitar 1 hektar lahan. Sedangkan untuk PLTG dengan kapasitas 200 megawatt, hanya butuh 10 hektar lahan.
“Jika menggunakan PLTS 200 megawatt, dibutuhkan 200 hektar lahan. Ini sangat sulit karena tidak semua atap rumah warga bisa digunakan,” tambahnya.
Penutupan PLTU dan Persyaratan Izin Operasional
PLTU yang ada di Bali diminta untuk beralih ke PLTG. Jika tidak, izin operasional mereka akan dicabut. Target akhirnya adalah penutupan seluruh PLTU pada tahun 2045.
Meskipun PLTG dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara, penggunaan LNG tetap memiliki dampak lingkungan. Namun, menurut kajian ilmiah, emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan penggunaan minyak.
Pekan Iklim Bali 2025 dan Kolaborasi untuk Masa Depan Hijau
Bali akan menjadi tuan rumah Pekan Iklim Bali 2025, sebuah acara yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 25-30 Agustus 2025 di Hotel Prime Plaza, Denpasar, Bali.
Pekan Iklim Bali 2025 akan fokus pada empat topik utama: kepemimpinan daerah dan tata kelola, solusi berbasis iklim, pendekatan akar rumput dan kewirausahaan berkelanjutan, serta ekonomi hijau dan pembiayaan hijau berkelanjutan.
Acara ini juga akan menjadi wadah untuk membuka titik temu perspektif dan wawasan melalui diskusi kebijakan dan aksi iklim sub-nasional. Selain itu, acara ini akan menampilkan inovasi solusi iklim berbasis komunitas melalui Jelajah Inovasi.
Dengan adanya Pekan Iklim Bali 2025, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan regulasi seperti Pergub Mandiri Energi dan Rencana Aksi Daerah KBLBB. Melalui kolaborasi ini, Bali berharap dapat menciptakan mekanisme pendanaan yang mandiri dan landasan regulasi yang kuat dalam Forum Investasi Iklim.