Bank Anggota Himbara Siap Dukung Program Pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih
Beberapa bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyatakan dukungan mereka terhadap program pemerintah yang bertujuan memberikan pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes. Salah satu bank yang ikut serta dalam program ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank ini menargetkan bahwa sekitar 30% dari total jumlah Kopdes akan menjadi prioritas penyaluran pembiayaan.
Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjelaskan bahwa target ini diharapkan dapat terealisasi hingga tahun depan. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah merancang rencana penyaluran dana untuk tahun ini dan berikutnya. Menurutnya, dari total 15.000 Kopdes yang ada, sekitar 30% akan menjadi fokus utama Bank Mandiri dalam memberikan pembiayaan.
Selain itu, Bank Mandiri juga sedang melakukan pelatihan bagi hampir 1.740 calon pengurus Kopdes. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program pemerintah tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pengurus Kopdes dapat lebih siap dalam mengelola koperasi dan memanfaatkan dana yang diberikan secara optimal.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga turut serta dalam program ini. BRI, bersama dengan Bank Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), telah memiliki 103 percontohan pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah agar koperasi tersebut bisa memiliki pendapatan dan perputaran uang yang baik.
Menurut Hery, nantinya koperasi akan dibagi menjadi tiga skala: kecil, menengah, dan besar. Skala inilah yang akan memengaruhi perputaran modal kerja dan pendapatan masing-masing koperasi. Untuk mendukung hal ini, bank-bank akan menggunakan skema channeling dalam penyaluran pembiayaan.
“Kami polanya adalah channeling. Jadi untuk menjalankan itu tidak ada biaya dana, tidak ada overhead cost. Tapi kami akan diberikan margin seadanya karena ini program pemerintah,” jelas Hery.
Untuk mengatasi risiko kredit macet dari Kopdes, Hery menjelaskan bahwa mekanisme penanganan risiko ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM).
Ia menambahkan bahwa Kementerian Desa memberikan kesempatan dan juga merilis sekitar 30% dana desa yang bisa digunakan untuk mengatasi tunggakan jika koperasi mengalami masalah. Tujuannya adalah agar koperasi tidak mengalami kegagalan, tetapi lebih pada bagaimana membangun koperasi dengan modal awal yang memiliki bisnis yang jelas.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan koperasi. Bank-bank anggota Himbara dipilih sebagai mitra utama dalam menyalurkan dana tersebut. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan bank-bank milik negara, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.