Kehilangan Bupati Pati Sudewo Setelah Di Demo Warganya
Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan setelah menghilang dari berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah. Hal ini terjadi usai warga Kabupaten Pati melakukan aksi demo menuntutnya mundur dari jabatannya. Dalam beberapa waktu terakhir, Sudewo sering absen dari berbagai agenda penting, termasuk upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada upacara yang digelar di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Minggu (17/8/2025), Bupati Sudewo tidak hadir. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengirimkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, sebagai inspektur upacara pengganti. Ini menunjukkan bahwa posisi Bupati Sudewo sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugasnya.
Sejak aksi demo pada Rabu (13/8/2025) lalu, Sudewo belum pernah muncul dalam acara resmi apapun. Ia tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Pati, pengukuhan anggota Paskibraka, dan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Dalam beberapa acara tersebut, Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra menggantikan Sudewo.
Penjelasan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah, memberikan penjelasan mengenai kondisi Bupati Sudewo. Menurut dia, Sudewo sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan istirahat. "Beliau sudah menghubungi bahwa tidak bisa ikut upacara 17 Agustus karena kondisinya sedang sakit," jelas Taj Yasin. Ia juga menegaskan bahwa informasi yang diterimanya sebatas itu dan tidak menanyakan penyakit apa yang diderita Sudewo.
Taj Yasin menekankan bahwa pascaunjuk rasa 13 Agustus lalu, situasi di Pati sudah lebih baik dan kondusif. Ia hadir untuk memberikan dorongan dan semangat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Forkopimda, serta seluruh pihak agar tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan harus terus berjalan tanpa henti.
Menurut Taj Yasin, selama masa sakit Sudewo, kendali pemerintahan Kabupaten Pati dipegang oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra beserta jajaran Forkopimda. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjadikan momen HUT ke-80 Kemerdekaan sebagai kesempatan untuk menatap masa depan yang cerah.
Profil Bupati Sudewo
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993. Selanjutnya, ia melanjutkan studi S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP). Karier awalnya dimulai sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994, kemudian menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, Sudewo diangkat menjadi PNS di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Ia juga pernah menjadi wiraswasta selama tiga tahun sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.
Sudewo terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013 dan kembali terpilih pada 2019 melalui Fraksi Partai Gerindra. Pada Pilkada Pati 2024, ia berhasil menjadi Bupati Pati bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun gagal terpilih.
Riwayat Organisasi dan Kepemimpinan
Sudewo aktif dalam berbagai organisasi, antara lain: * Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991) * Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000) * Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001) * Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005) * Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007) * Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008) * Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)
Bupati Sudewo Tetap Bertahan Meski Di Demo
Meski telah di demo oleh ribuan warga, Bupati Sudewo tetap menolak untuk mundur dari jabatannya. Aksi demo ini dilakukan di Alun-alun Kabupaten Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati. Warga menuntut Sudewo mundur karena kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Meskipun akhirnya kebijakan ini dibatalkan dan Sudewo meminta maaf, warga tetap melaksanakan aksi demo dan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Di tengah gelombang unjuk rasa yang menyebabkan 34 korban luka dan 11 orang ditangkap, Sudewo tetap menolak mundur. Ia menegaskan akan menjadi pemimpin yang lebih baik setelah di demo dan didesak warga. Ia juga menghormati langkah DPRD dalam membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan PBB-P2.
Sudewo mengajak warganya untuk melupakan insiden tersebut dan fokus pada aktivitas sehari-hari serta pembangunan Kabupaten Pati.