Perkembangan Terbaru Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Sejumlah media internasional memberikan perhatian terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel. Salah satu media tersebut adalah Reuters, yang menyebut bahwa Noel menjadi orang pertama di Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Dalam laporan mereka, Reuters menyebutkan bahwa KPK telah menangkap Wamenaker Noel beserta 13 orang lainnya terkait penyelidikan dugaan pemerasan. Media asal Inggris ini juga menyoroti bahwa Noel merupakan anggota Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ia menjadi orang pertama di kabinet tersebut yang ditangkap akibat kasus korupsi.
Selain Reuters, media Malaysia seperti Malay Mail juga memberikan perhatian terhadap kasus ini. Dalam laporan mereka, Malay Mail menyebut bahwa Noel adalah anggota kabinet pertama Prabowo yang ditangkap karena terlibat dalam tindakan korupsi. Mereka juga mencatat bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang rendah dalam indeks persepsi korupsi global. Berdasarkan data Transparency International 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-99 dari 180 negara.
Status Hukum Wamenaker Noel
Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam. Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan. OTT ini dilakukan terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, kasus pemerasan yang menjerat Wamenaker Noel sudah berlangsung lama dengan nilai yang cukup besar. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini. Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita sejumlah uang tunai, puluhan mobil, dan motor merek Ducati.
Setelah ditangkap, Noel menjalani pemeriksaan intensif hingga Kamis (21/8/2025) malam. KPK kemudian menyatakan bahwa status hukum Noel akan diumumkan pada Jumat siang hari ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers.
Respons Menteri Ketenagakerjaan
Merespons kasus yang menimpa rekannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan prihatin. Menurutnya, kasus ini terjadi saat angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Ia menekankan pentingnya pelayanan K3 yang lebih cepat dan efisien.
“K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan (kerja) kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Yassierli juga menyatakan bahwa kasus yang menjerat Noel adalah pukulan berat bagi keluarga besar Kemenaker. Selama 10 bulan menjabat sebagai menteri, ia berupaya melakukan pembenahan terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan ketenagakerjaan. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan tidak ada toleransi terhadap korupsi.
“Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” jelasnya.