Kekhawatiran Industri Akibat Pembatasan Pasokan Gas Bumi
Para pelaku industri di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran terhadap pembatasan pasokan gas bumi tertentu (HGBT) yang mencapai 48 persen. Hal ini menimbulkan dampak signifikan terhadap sejumlah sektor industri seperti pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan bahwa industri-industri tersebut termasuk dalam penerima manfaat dari program gas murah dengan harga sekitar 6,5 dollar AS per MMBTU. Namun, saat ini pasokan gas dengan harga tersebut tidak lancar, sementara pasokan gas dengan harga di atas 15-17 dollar AS justru tersedia dengan baik.
“Ini sangat aneh. Jika pasokan gas murah terganggu, harga bisa melonjak hingga 15–17 dollar AS per MMBTU,” ujar Febri. Ia menjelaskan bahwa mesin-mesin produksi bisa terpaksa dihentikan, dan untuk menyalakan kembali membutuhkan waktu lama serta biaya yang lebih besar.
Pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, bahkan hingga penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja pekerja. Selain itu, daya saing produk juga terancam akibat lonjakan harga gas yang memengaruhi harga produk akhir.
Febri menegaskan bahwa lebih dari 100.000 pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Jika industri menurunkan kapasitas atau menutup pabrik, PHK tidak dapat dihindarkan. “Jika bahan baku naik, otomatis harga produk juga naik. Akibatnya, daya saing industri nasional melemah dan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa kestabilan pasokan energi merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan industri. Jika tidak terjaga, upaya pemerintah mendorong investasi dan memperkuat daya saing akan terhambat.
Tindakan Pemerintah dalam Menghadapi Krisis
Merespons kondisi ini, Kemenperin membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT untuk menerima laporan, keluhan, dan masukan dari para pelaku industri terkait gangguan pasokan gas. Febri menyampaikan bahwa beberapa sektor industri pengguna HGBT sudah mulai menyampaikan laporan kepada direktorat terkait di Kemenperin sebagai pembina sektornya.
“Kondisi yang dilaporkan antara lain adanya pembatasan pasokan gas serta tekanan gas yang tidak stabil. Situasi ini memaksa sejumlah perusahaan melakukan rekayasa operasional agar produksi tetap berjalan,” ujar Febri. Di lapangan, ada yang harus mematikan salah satu unit lini produksinya. Ada pula yang mengganti bahan bakar dari gas menjadi solar. Langkah ini bisa menjaga produksi tetap berjalan, tetapi konsekuensinya biaya produksi meningkat cukup signifikan. Bahkan, sudah ada industri yang menghentikan produksinya dan berpotensi merumahkan pekerjanya.
Peran PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)
Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam keterangan resmi pada Minggu (17/8/2025) menyebut bahwa pihaknya selalu berupaya keras untuk menjaga ketersediaan pasokan gas bumi demi mendukung kelangsungan operasional seluruh pelanggan, khususnya sektor industri. Sebab, industri memiliki multiplier effect terhadap perekonomian nasional.
PGN juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemakaian gas oleh pelanggan. “PGN secara intensif telah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga keandalan dan stabilisasi pasokan gas bagi pelanggan di wilayah Jawa Barat dan sebagian Sumatera,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman.
“Saat ini tekanan gas di dalam infrastruktur pipa secara berangsur stabil dengan diperolehnya tambahan gas untuk mengisi stok gas dalam jaringan pipa. Kepastian tambahan pasokan gas lainnya juga telah dikonfirmasi,” tambahnya.