Nepal, 12 Agustus -- Dasar-dasar ekonomi Nepal mencerminkan pandangan yang lebih stabil dan terkoordinasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi tetap moderat, rata-ratanya sekitar 4,24 persen. Pada saat yang sama, cadangan devisa cukup untuk menutupi impor selama 14,7 bulan dan negara ini memiliki surplus dalam rekening pembayaran nasional sebesar 491,44 miliar rupee. Aliran dana dari pemulangan tenaga kerja luar negeri sangat besar, melebihi 1.532,9 miliar rupee dan sistem keuangan memiliki likuiditas yang cukup. Secara sekilas, kondisi untuk pemulihan ekonomi tampaknya sudah terbentuk dengan baik.
Tetapi itu hanyalah permukaan dari gunung es. Angka-angka utama ini menyembunyikan realitas yang lebih mengkhawatirkan: investasi sektor swasta melambat, pertumbuhan kredit melemah, dan penciptaan lapangan kerja tetap terbatas. Ekonomi nyata terus berkinerja buruk, mengungkapkan ketidaksesuaian yang lebih dalam antara niat kebijakan dan hasil di lapangan. Kepercayaan, bukan likuiditas, telah menjadi batasan yang membatasi, dan tanpa pelaksanaan yang bermakna, bahkan kebijakan terbaik pun berisiko gagal.
Menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk memulihkan momentum yang hilang lama dalam perekonomian nyata. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam periode anggaran terbaru bahwa kebijakan fiskal dan moneter Nepal tampak selaras dalam niat mereka untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi nyata.
Salah satu fitur utama adalah suku bunga bank, yang telah diturunkan dari 6,5 persen menjadi enam persen, tingkat pengumpulan deposit dari tiga persen menjadi 2,75 persen, dan suku bunga kebijakan dari lima persen menjadi 4,5 persen. Penurunan-penurunan ini berarti biaya meminjam akan dikurangi, sehingga mendorong baik individu maupun bisnis untuk mengajukan pinjaman untuk konsumsi dan investasi.
Pada saat yang sama, dengan menurunkan tingkat bunga yang dibayarkan kepada bank atas cadangan kelebihan yang disimpan di bank sentral, Nepal Rastra Bank (NRB) sedang mengurangi pengumpulan likuiditas dan mendorong lembaga keuangan untuk menyuntikkan dana ke dalam ekonomi melalui peningkatan pinjaman. Sebaliknya, tingkat bunga deposito bank komersial dapat diturunkan sekitar 0,25 poin persentase, yang dapat sedikit mengurangi hasil bagi para penabung. Namun, tindakan ini kemungkinan akan meningkatkan likuiditas secara keseluruhan di pasar dan mendorong aktivitas ekonomi dengan meningkatkan aliran kredit di berbagai arah.
Kebijakan moneter baru untuk Tahun Anggaran (FY) 2025/26 memiliki pendekatan strategis untuk meningkatkan batas pinjaman untuk pembelian dan konstruksi rumah tinggal dari Rs 20 juta menjadi Rs 30 juta, serta meningkatkan rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) menjadi 80 persen bagi keluarga yang membeli rumah mereka untuk pertama kalinya. Untuk yang lain, meningkatkannya menjadi 70 persen.
Dengan memperluas kredit kepada keluarga, kebijakan ini bertujuan untuk membuka potensi investasi dalam sektor perumahan, sebuah industri yang memiliki efek multiplikator langsung terhadap perekonomian. Aktivitas konstruksi yang meningkat tidak hanya menguntungkan pengembang properti dan kontraktor; tetapi juga meningkatkan permintaan di berbagai sektor seperti semen, baja, peralatan rumah tangga, cat, perabot, dan transportasi. Dengan memasukkan uang ke dalam perekonomian lokal, hal ini menciptakan peluang kerja skala besar baik untuk tenaga terampil maupun tidak terampil.
Selama periode pertumbuhan kredit yang relatif lebih rendah dan momentum pasar yang lambat, pembiayaan perumahan menjadi alat strategis utama untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja. Namun, langkah yang menjanjikan ini juga memerlukan pengawasan regulasi yang cermat untuk memastikan bahwa hal itu tidak menyebabkan boom spekulatif atau overheating pasar perumahan, terutama di pasar dengan permintaan tinggi seperti Lembah Kathmandu.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan, tetapi juga mendemokratisasi akses terhadap kredit, menjadikan keuangan formal sebagai hak, bukan sekadar keistimewaan. Mengintegrasikan pinjaman hingga 300.000 rupee bagi laki-laki dan 500.000 rupee bagi perempuan di bawah pemberian pinjaman sektor miskin adalah langkah besar menuju inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada saluran peminjaman informal seperti para pemberi pinjaman tradisional.
Karena pelunasan pinjaman tersebut dijamin dengan pendapatan asing di masa depan, risiko gagal bayar rendah dan oleh karena itu merupakan bentuk kredit yang berkelanjutan. Terakhir, dengan memindahkan rumah tangga migran dari pemberi pinjaman uang yang mahal ke perbankan formal, kebijakan ini juga meningkatkan keamanan keuangan dan melindungi debitur yang rentan.
Revisi pedoman pinjaman modal kerja untuk lebih sesuai dengan sifat perusahaan seperti pertanian, industri rumah tangga, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan media adalah langkah yang sangat tepat waktu dan berorientasi pasar oleh NRB. Usaha kecil dan menengah (UKM) serta wirausaha telah lama mengeluh bahwa pola aliran kas musiman atau tidak teratur mereka tidak kompatibel dengan ketentuan pembayaran pinjaman yang ketat. Persyaratan umum semacam ini cenderung mendorong bisnis yang layak ke dalam default teknis, bukan karena mereka tidak mampu membayar, tetapi karena ketidaksesuaian antara waktu aliran kas dan jadwal pembayaran. Dengan memastikan bahwa jangka pinjaman sesuai dengan kondisi bisnis nyata, kebijakan ini memperkenalkan fleksibilitas yang diinginkan dalam pembayaran yang bermanfaat bagi pemberi dan penerima pinjaman.
Upaya pemerintah untuk mendirikan 'Neo Bank' menunjukkan pengakuan terhadap ekonomi tanpa uang tunai yang muncul. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang murah dan mudah diakses bagi daerah perkotaan dan pedesaan di Nepal. Selain itu, penerapan verifikasi elektronik berbasis ID nasional untuk prosedur Know Your Customer (KYC) berpotensi meminimalkan tantangan administratif dan memungkinkan akses yang lebih cepat ke layanan perbankan.
Berdasarkan hal tersebut, koordinasi dalam dokumen tidak secara otomatis menjamin dampak ekonomi. Penggunaan modal yang tidak memadai secara historis, seringkali di bawah 60 persen, tetap menjadi kekhawatiran yang berkelanjutan. Jika investasi pemerintah gagal mencapai target tepat waktu, respons sektor swasta terhadap kebijakan ekspansif akan tetap stagnan meskipun kredit lebih murah. Selain itu, kriteria kelayakan yang tumpang tindih, penundaan birokrasi dalam melepas pinjaman bersubsidi, dan ketiadaan kerangka pemantauan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan. Tanpa pelaksanaan yang tepat, transmisi kebijakan fiskal dan moneter akan terhambat oleh inersia institusional.
Meskipun likuiditas melimpah dan indikator makroekonomi menunjukkan gambaran stabilitas, penggerak pertumbuhan nyata seperti investasi swasta, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi tetap rendah. Alasan utama stagnasi ini adalah ketidakpercayaan investor yang terus-menerus. Kepercayaan investor bukan hanya tentang suku bunga atau relaksasi pajak. Itu tentang kepastian dan profitabilitas. Ekonomi dapat memulihkan kepercayaan ketika para investor menyelaraskan ekspektasi mereka dengan aturan nasional yang jelas dan konsisten. Di Nepal, masalahnya terletak pada perubahan kebijakan yang sering, sengketa pajak, dan aturan investasi yang ambigu. Untuk memutus rantai ini, reformasi harus melebihi alat moneter dan menghadapi isu struktural dan tata kelola yang lebih dalam.
Rangka kebijakan Nepal untuk tahun anggaran 2082/83, meskipun demikian, menunjukkan pergeseran yang diharapkan menuju pengelolaan makroekonomi yang proaktif. Kebijakan moneter telah menerima kebijakan ekspansif, sementara kebijakan fiskal telah menunjukkan kemauan untuk menghabiskan dana. Bersama-sama, kebijakan-kebijakan ini memiliki potensi untuk memulihkan pertumbuhan, asalkan diterapkan dengan disiplin, urgensi, dan ketepatan. Jika Nepal menyelaraskan visi kebijakannya dengan realitas lapangan, mungkin akhirnya dapat mengatasi stagnasi yang telah dihadapi oleh perekonomian, meskipun secara fundamental makroekonomi yang lainnya relatif menguntungkan.