Penjelasan Mengenai Anggaran Pendidikan yang Diperbaiki
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan klarifikasi mengenai anggaran pendidikan yang diberikan kepada guru, dosen, dan tenaga pendidik. Ia menyatakan bahwa anggaran yang sebenarnya adalah sebesar Rp 274,7 triliun, bukan angka sebelumnya yang disampaikan sebesar Rp 178,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah sebesar Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya pada Jumat (22/8). Sebelumnya, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, ia menyebutkan anggaran pendidikan untuk para pendidik mencapai Rp 178,7 triliun.
Perbedaan antara angka yang disampaikan sebelumnya dan yang sebenarnya terletak pada beberapa komponen anggaran. Pertama, penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah meningkat dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 69 triliun. Selanjutnya, ada perbedaan signifikan pada TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 82,9 triliun kini menjadi Rp 120,3 triliun. Sementara itu, TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap sama masing-masing sebesar Rp 19,2 triliun dan Rp 3,2 triliun.
Penyebab Perubahan Anggaran
Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa perubahan tersebut terjadi karena masih ada komponen yang belum dimasukkan dalam perhitungan sebelumnya. “Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” jelasnya.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap dijaga agar mencakup 20 persen dari APBN. Untuk RAPBN 2026, anggaran pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun. Berikut rinciannya:
- Belanja pendidikan melalui transfer ke daerah (TKD): sebesar Rp 253,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, serta tambahan penghasilan guru.
- Belanja pendidikan melalui K/L: sebesar Rp 243,9 triliun. Dana ini dialokasikan melalui berbagai kementerian seperti Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemen PU, dan Kemen sosial.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): menerima Rp 223,6 triliun dari anggaran pendidikan. Program ini ditujukan untuk 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.
- Belanja pembiayaan: sebesar Rp 37 triliun. Dana ini digunakan untuk beasiswa LPDP bagi 4.000 mahasiswa, 452 riset, serta 21 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) eksisting dan 2 PTN BH baru. Selain itu, dana juga digunakan untuk dukungan pendidikan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.