Jerome Polin Kritik Tunjangan Beras Anggota DPR yang Mencapai Rp 12 Juta
Jerome Polin, seorang kreator konten ternama di Indonesia, kembali memberikan tanggapannya terkait kenaikan tunjangan beras bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia mengecam nominal tunjangan yang mencapai Rp 12 juta per bulan, yang dinilainya tidak masuk akal dan terlalu tinggi.
Dalam unggahan di Thread-nya, Jerome menyampaikan keherannya terhadap jumlah tersebut. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin tunjangan beras bisa setinggi itu. Ia bahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada pembuat kebijakan, apakah ada dasar yang jelas dalam menetapkan besaran tunjangan tersebut.
“Tunjangan beras cuma 12 juta/bulan. CUMA???? Sadar gak 12 juta kalo dipake buat beli beras aja bisa sebanyak apa?” tulis Jerome dalam unggahannya.
Untuk memperjelas pemikirannya, Jerome juga membuat video yang menunjukkan perhitungan nominal Rp 12 juta untuk membeli beras. Ia menjelaskan bahwa jika harga beras premium seharga Rp 15.000 per kilogram, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli sekitar 800 kg beras. Sementara itu, untuk beras medium dengan harga Rp 12.000 per kilogram, jumlahnya bisa mencapai 1.000 kg atau 1 ton.
Jerome tampak sangat penasaran dengan proses perhitungan yang digunakan untuk menentukan besaran tunjangan tersebut. Ia merasa bahwa tidak ada alasan logis yang mendukung angka sebesar ini. Ia bahkan menyampaikan rasa kecewanya terhadap sistem yang dianggap tidak transparan.
“Pertanyaanku adalah, apa dasar tunjangannya sebanyak ini? Siapa yang ngitung anggarannya?? Aku mau tau bgt gimana dasar perhitungannya sampai bisa muncul angka ini, karena ga masuk akal bgt. Capek bgt,” tulis Jerome lagi.
Perubahan Tunjangan Lain yang Diberikan ke Anggota DPR
Sebelumnya, berbagai pihak mulai memberikan respons terhadap kenaikan tunjangan gaji anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan informasi terkait peningkatan beberapa jenis tunjangan.
Menurut Adies, tunjangan beras meningkat dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Selain itu, tunjangan bensin juga naik dari sebelumnya Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan. Di samping itu, anggota DPR akan menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan.
Alasan diberikannya tunjangan rumah tersebut adalah karena para legislator tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Adies menjelaskan bahwa sebelumnya, gaji bersih anggota DPR sekitar Rp 58 juta per bulan. Setelah kenaikan, ia menegaskan bahwa gaji pokok tidak mengalami peningkatan. Namun, tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, sehingga anggota DPR dapat menerima sekitar Rp 69 hingga 70 juta per bulan.
Tanggapan Publik Terhadap Kenaikan Tunjangan
Kenaikan tunjangan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak orang merasa tidak puas dengan besarnya angka yang diberikan kepada anggota DPR, terlebih ketika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa peningkatan tunjangan ini tidak proporsional dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Namun, pihak DPR berargumen bahwa penyesuaian tunjangan dilakukan untuk menjaga kesejahteraan para anggota legislatif. Mereka menekankan bahwa tunjangan diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pekerjaan mereka yang membutuhkan pengeluaran tambahan.
Meskipun demikian, banyak kalangan tetap mempertanyakan transparansi dan dasar penghitungan tunjangan tersebut. Mereka berharap agar ada penjelasan lebih detail dan jelas dari pihak DPR agar masyarakat dapat memahami alasan di balik kenaikan ini.