Masalah KIP-K yang Mengancam Kelanjutan Studi Mahasiswa Baru Unpad
Sebanyak lebih dari 300 mahasiswa baru Universitas Padjajaran (Unpad) yang lolos melalui jalur mandiri dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) kini menghadapi ketidakpastian. Mereka terancam tidak bisa melanjutkan studi karena adanya permasalahan dalam penerimaan beasiswa tersebut. Hal ini menyebabkan kegundahan di kalangan para calon mahasiswa, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu.
Permasalahan ini bermula dari ketidaktahuan pihak universitas tentang kuota penerima KIP-K yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurut salah satu mahasiswa jurusan keperawatan, Harfi Nurul Hajj Aj, Unpad belum memberikan kepastian karena masih menunggu informasi resmi dari kementerian. "Masalah utamanya adalah ketidakjelasan dari pemerintah," ujar dia.
Awalnya, sebanyak 386 pendaftar KIP-K dinyatakan lolos melalui jalur mandiri pada Juni lalu. Namun, sebanyak 57 di antaranya dinyatakan gugur karena tidak melakukan registrasi ulang. Sementara itu, para pendaftar yang berhasil melakukan registrasi ulang harus mengisi 17 dokumen sebagai bagian dari proses verifikasi beasiswa.
Pihak kampus kemudian mengeluarkan surat edaran bahwa hasil verifikasi dan kepastian penerimaan beasiswa akan diumumkan pada 13 Juli 2025. Namun, sebelum jadwal tersebut tiba, tepatnya pada 9 Juli 2025, sebanyak 309 calon penerima KIP-K mendapatkan pemberitahuan bahwa mereka terindikasi batal mendapatkan bantuan biaya kuliah. Sementara itu, 20 pendaftar lainnya dinyatakan akan ditanggung sepenuhnya oleh Unpad.
Menurut Harfi, kampus menjelaskan bahwa pembatalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan kuota dari pemerintah. Meski begitu, perkuliahan sudah akan dimulai, sehingga membuat para mahasiswa khawatir. Kampus kemudian menggelar pertemuan daring pada 19 Juli 2025 dengan para mahasiswa yang sudah diterima. Dalam pertemuan tersebut, kampus menawarkan cicilan untuk uang pangkal yang bisa dibayar dalam empat kali cicilan. Selain itu, mereka tetap diminta membayar UKT secara normal dengan batas waktu hingga 1 September 2025. "Kami diminta untuk menandatangani surat komitmen menerima keringanan itu," kata Harfi.
Meski diberikan opsi cicilan, para mahasiswa tetap merasa keberatan. Mereka mengajukan permohonan bantuan KIP-K karena kesulitan biaya kuliah. Apalagi, ayah Harfi hanya bekerja sebagai buruh lepas sementara ibunya mengurus rumah tangga. Untuk jurusan keperawatan, uang pangkal mencapai Rp 45 juta dan UKT sebesar Rp 9 juta. Angka ini sangat memberatkan bagi keluarga mereka.
Harfi mengungkapkan bahwa ketidakpastian serupa juga dialami oleh perguruan tinggi lain. "Tahun lalu lancar. Setelah dinyatakan diterima, mereka langsung diterima KIP-K tanpa kendala seperti sekarang," ujarnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai kuota KIP-K agar nasib mahasiswa menjadi lebih jelas.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi belum memberikan respons terkait isu ini hingga berita ini diturunkan. Para mahasiswa tetap menantikan kejelasan dari pihak kampus dan pemerintah agar masa depan pendidikan mereka tidak terganggu.