Kesepakatan Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026
Dalam rapat pengambilan keputusan tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati asumsi dasar makro yang akan menjadi landasan dalam penyusunan APBN 2026. Penyepakatan ini dilakukan setelah melalui berbagai diskusi dan evaluasi terkait kondisi ekonomi serta target pembangunan nasional.
Salah satu indikator utama yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara tahunan (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi ditetapkan sebesar 2,5% yoy. Selain itu, beberapa aspek lain seperti imbal hasil surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun sebesar 6,9%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.500 per dollar, harga minyak mentah atau ICP sebesar US$70 per barel, serta lifting minyak dan gas bumi juga menjadi bagian dari asumsi dasar makro tersebut.
Target Pembangunan dalam RAPBN 2026
Selain asumsi makro, RAPBN 2026 juga menetapkan berbagai target pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Diantaranya adalah tingkat pengangguran terbuka yang diharapkan berada pada kisaran 4,44%-4,96%. Rasio gini, yang menjadi indikator ketimpangan ekonomi, ditargetkan mencapai 0,377-0,380. Tingkat kemiskinan ekstrem diharapkan tidak melebihi 0,05%, sedangkan tingkat kemiskinan umumnya ditargetkan antara 6,5-7,5%.
Indeks Modal Manusia dan Indeks Kesejahteraan Petani juga menjadi fokus utama, masing-masing ditargetkan sebesar 0,57 dan 0,7731. Selain itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditetapkan sebesar 37,95%, serta GNI per kapita sebesar US$5.520. Target-target ini dirancang agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Peran APBN 2026 sebagai Jangkar Stabilisasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN 2026 dirancang sebagai jangkar stabilisasi yang kuat, bukan sebagai sumber ketidakpastian. Menurutnya, APBN tahun depan akan menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, melakukan transformasi ekonomi, serta memastikan kelanjutan pembangunan nasional sesuai dengan program prioritas pemerintah.
Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh program prioritas telah masuk dalam APBN KiTa dan APBN tetap terjaga kredibilitasnya. Hal ini menjadi pesan penting karena banyak pihak sebelumnya khawatir bahwa dengan program yang besar dan berubah banyak, APBN akan mengalami tekanan yang signifikan.
Proses Rapat Pengambilan Keputusan
Rapat pengambilan keputusan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.
Sebelum proses kesepakatan akhir, terdapat laporan dari Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga pimpinan Komisi XI DPR, termasuk Misbakhun. Laporan ini kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai perwakilan pemerintah. Setelah itu, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026.
Proses Penyusunan dan Presentasi Asumsi Dasar Makro
Rapat Kerja ini sudah berlangsung sejak pagi hari, dimulai dengan presentasi Asumsi Dasar Makro dan Rancangan APBN 2026 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam presentasi tersebut, Sri Mulyani menjelaskan asumsi dasar ekonomi makro yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8). Presentasi ini menjadi awal dari proses penyusunan APBN 2026 yang akan menjadi landasan pembangunan nasional ke depan.